INDEF: Konflik Timur Tengah Bisa Gerus PDB Indonesia

- INDEF memperingatkan konflik berkepanjangan antara AS dan Iran bisa menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,21 persen akibat lonjakan harga energi global dan ketidakpastian ekonomi.
- Dampak konflik diperkirakan memicu perlambatan ekspor -2,44 persen, peningkatan inflasi 0,28 persen, serta lonjakan impor 7,8 persen yang menambah tekanan pada perekonomian nasional.
- INDEF menilai Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonomi melalui transisi energi bersih dan reformasi struktural agar tidak terlalu bergantung pada energi fosil serta sentimen global.
Jakarta, FORTUNE – Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) menyatakan konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel serta Iran dapat menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,21 persen tahun ini.
Direktur Program INDEF, Eisha M. Rachbini, menyebut dampak konflik Timur Tengah dapat menyebabkan lonjakan harga energi global, dengan asumsi kenaikan 30 persen harga minyak mentah dari baseline US$70/barrel rata-rata tahunan.
“Ini dapat memberikan tekanan melalui kenaikan harga minyak, gas, biaya transportasi, premi asuransi pelayaran, dan harga bahan baku berbasis energi,” kata Eisha melalui keterangan tertulis yang dikutip Jumat (26/6).
Kondisi tersebut juga diperkirakan dapat memperlambat ekspor hingga -2,44 persen; diikuti peningkatan inflasi sebesar 0,28 persen dan lonjakan impor 7,8 persen.
Meski demikian, INDEF memandang Indonesia memiliki modal bertahan dalam menghadapi guncangan global, namun juga diperlukan komitmen kuat dalam mengubah krisis energi menjadi peluang transisi energi bersih.
“Keterbatasan ruang fiskal, ketergantungan pada impor energi, bahan baku produksi, lemahnya daya saing dan diversifikasi ekspor, serta tingginya sensitivitas terhadap sentimen global menjadi kerentanan utama yang harus segera dibenahi,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 masih cukup tinggi pada level 5,61 persen. Dengan demikian, INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 akan melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi perlu bergerak dari pendekatan responsif menuju pendekatan transformasional: dari sekadar meredam gejolak menuju membangun ketahanan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan, ujarnya.

















