Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) di Bali sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Airlangga mengatakan pemerintah saat ini telah menyiapkan satu lokasi di Jakarta untuk menjadi lokasi tahap awal pengembangan PFII.
“Memang disiapkan satu lokasi di Jakarta yang gedungnya sudah ada,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (23/7).
Menurutnya, pemerintah memprioritaskan lokasi yang dapat segera dimanfaatkan agar pembentukan PFII bisa berjalan lebih cepat.
“Pertimbangannya yang low hanging fruit, yang paling cepat bisa kita dirikan,” ujarnya.
Di samping itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) berpotensi mendorong masuknya modal ke Indonesia, termasuk dana milik warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini ditempatkan di luar negeri.
Meski demikian, Purbaya mengaku belum dapat memperkirakan besaran potensi repatriasi tersebut karena sebagian dana yang berada di luar negeri sulit dihitung.
“Saya enggak tahu angkanya seperti apa, cuman harusnya sih besar. Kalau seberapa besar berarti saya sudah tahu angkanya persis, padahal itu uang-uang sebagian gelap, berarti enggak bisa dihitung. Tapi pasti besar sekali,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (23/7).
Menurutnya, tidak semua dana milik WNI di luar negeri akan langsung kembali ke Indonesia setelah PFII dibentuk. Namun, ia berharap keberadaan pusat keuangan internasional tersebut mampu menarik aliran modal baru dari berbagai negara.
“Yang kita harapkan nanti yang di luar negeri seperti dari kawasan Timur Tengah atau negara-negara lain yang mau masuk ke sini. Tempat di sini kan menarik. Ekspektasi saya zero to positive. Artinya ini game yang bagus yang harus diambil,” ujarnya.
Terkait rencana penggunaan lahan BUMN sebagai lokasi PFII yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Purbaya mengatakan hingga kini belum ada pembahasan yang rinci.
“Mereka pernah lihat beberapa tempat, tapi usulannya kan belum selalu jelas. Belum dikasih tahu yang punya tanah siapa,” kata Purbaya.