Laporan PBB: Korea Utara Rampok Kripto Demi Danai Pengembangan Nuklir
Korut meretas aset kripto di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.
Hacker dalam hoody gelap duduk di depan notebook dengan Bendera Korea Utara. (Shutterstock/BeeBright)Jakarta, FORTUNE – Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut pemerintahan Korea Utara (Korut) telah mendanai program misil dan nuklir dari uang hasil peretasan terhadap aset kripto. Lembaga sama menyatakan pengembangan senjata militer tersebut juga terus berlangsung meski telah dilarang.
Dalam laporan yang diserahkan ke komite sanksi, PBB menyatakan, serangan siber terutama pada aset mata uang kripto menjadi "sumber pendapatan penting" bagi Korut dalam pengembangan program rudal nuklir dan rudal balistiknya. Bahkan, para peretas dari negara tersebut dilaporkan menargetkan serangan terhadap lembaga keuangan, perusahaan mata uang kripto, dan bursa.
“Pelaku siber Korut mencuri lebih dari $50 juta (Rp715 miliar) antara 2020 dan pertengahan 2021 dari setidaknya tiga pertukaran mata uang kripto di Amerika Utara, Eropa, dan Asia,” demikian bunyi laporan tersebut, seperti dikutip dari Reuters, Senin (7/2).
Laporan sama juga mengutip catatan dari Chainanalysis, perusahaan keamanan siber, yang menyebut Korut telah meluncurkan setidaknya tujuh serangan terhadap platform kripto dengan mengeruk aset digital US$400 juta atau sekitar Rp5,72 triliun tahun lalu.
Pada 2019, pemantau sanksi PBB juga melaporkan bahwa Korut telah menghasilkan sekitar US$2 miliar (Rp28,6 triliun) untuk program senjatanya menggunakan serangan siber yang luas dan canggih.
Pengembangan senjata terus berlangsung meski dilarang
Dewan Keamanan PBB telah melarang pemerintahan Korea Utara untuk melakukan uji coba nuklir dan meluncurkan rudal balistik, menurut warta BBC yang mengulas laporan sama. Namun, PBB menyatakan Korea Utara terus mengembangkan infrastruktur senjata militer tersebut.
Korut juga terus mencari materi, teknologi, dan pengetahuan di luar negeri, termasuk melalui sarana siber dan penelitian ilmiah bersama, kata PBB. Pemantau PBB turut menyebut telah “terjadi percepatan nyata” dari pengujian rudal oleh Korut.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Korea Utara telah meluncurkan sembilan rudal balistik pada Januari tahun ini, dan itu disebut sebagai jumlah peluncuran terbesar dalam satu bulan dalam sejarah pengembangan senjata di negara tersebut.
“Korut menunjukkan peningkatan kemampuan untuk penyebaran cepat, mobilitas luas (termasuk di laut), dan peningkatan ketahanan pasukan misilnya,” demikian pernyataan pemantau sanksi dari PBB. Namun, Perwakilan Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi komentar atas laporan tersebut.
Situasi kemanusiaan memburuk
Laporan PBB juga menemukan bahwa situasi kemanusiaan di Korut terus memburuk, kemungkinan karena negara itu memutuskan untuk menutup perbatasannya selama pandemi COVID-19.
Dewan Keamanan PBB selama bertahun-tahun telah melarang ekspor Korut seperti pada komoditas batu bara, besi, timah, tekstil, dan makanan laut. Lembaga sama juga membatasi impor minyak mentah dan produk minyak olahan.
Menurut laporan sama, meski ekspor maritim dari Korut meningkat pada semester II-2021, angkanya masih relatif rendah. Jumlah impor gelap minyak sulingan (refined petroleum) telah meningkat tajam pada periode sama, namun tetap lebih rendah ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Laporan terbaru juga mengatakan blokade ketat oleh Korut dalam merespons pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan gelap, termasuk barang-barang mewah, sebagian besar telah dihentikan.
