Jakarta, FORTUNE - Manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kesehatan dan pendidikan anak Indonesia dinilai belum terukur, ditengah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar S menilai, hingga saat ini belum ada data evaluasi dampak dari Badan Gizi Nasional atau pihak terkait yang menjelaskan pengaruh MBG pada kesehatan anak.
“Jadi sekali lagi kalau saya rangkum, manfaatnya belum nyata, biaya dan risikonya jelas,” kata Akbar dalam diskusi 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan pada Rabu (14/10).
Ia menyoroti desain program MBG yang sejak awal turut dikaitkan dengan upaya penanganan stunting. Padahal, intervensi untuk mencegah stunting semestinya berfokus pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Sementara itu, penerima MBG mencakup anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk siswa sekolah menengah atas.
“Saya bukan ahli kesehatan, tetapi kalau kata orang-orang kesehatan, kalau mengatasi stunting itu kan harusnya, ya perhatian diberikan pada umur 1.000 hari pertama,” ujarnya.
Sementara itu, Akbar menemukan bahwa studi lain menjelaskan bahwa program MBG justru meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Namun, manfaat kepada prestasi dalam pendidikan dan dampak pada kesehatan masih cenderung rendah.
Akbar mengakui, evaluasi dampak membutuhkan waktu karena program tersebut baru berjalan sekitar satu hingga hampir dua tahun. Meski demikian, ia menilai data evaluasi tetap diperlukan untuk mengetahui hasil program.
Di sisi anggaran, Akbar menyoroti perubahan alokasi dana MBG pada 2026. Menurutnya, anggaran program tersebut sempat disebut sebesar Rp 335 triliun, yang terdiri dari Rp 268 triliun untuk anggaran BGN dan Rp 67 triliun sebagai cadangan anggaran.
Namun, angka tersebut kemudian diturunkan menjadi Rp 248 triliun dan kembali berubah menjadi Rp 217 triliun.
Akbar menilai, meski alokasi anggaran telah beberapa kali diturunkan, jumlahnya masih besar.
Selain biaya, ia juga menyoroti risiko pelaksanaan program, terutama kasus keracunan yang melibatkan penerima MBG. Menurut Akhmad, data mengenai jumlah kasus dan anak yang mengalami keracunan masih berbeda-beda.
Ia menilai, ketidaktersediaan satu data yang jelas mengenai kasus keracunan menjadi persoalan dalam pelaksanaan program yang memiliki anggaran besar tersebut.
“Jadi ketidakadaan data saja menunjukkan bahwa sebuah program dengan anggaran yang begitu besar itu tidak disiapkan dengan baik,” kata Akbar.