DPR Soroti Transparansi Anggaran MBG Rp232 Triliun pada 2027
- Komisi IX DPR meminta BGN lebih transparan mengenai peruntukan anggaran Makan Bergizi Gratis 2027.
- Target penerima MBG 2027 turun menjadi 72 juta, sementara pagunya naik menjadi Rp232 triliun.
- Dinkes Kabupaten Sidoarjo mencatat 746 pasien mengalami keluhan dan mendapat perawatan medis setelah menyantap MBG.
Jakarta, FORTUNE - Komisi IX DPR menyoroti Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih transparan terkait peruntukan anggaran Makan Bergizi Gratis sebesar Rp232 triliun pada 2027.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mencermati bahwa target penerima dari MBG tahun 2027 tidak konsisten dengan arah ekspansi.
“Target penerima manfaat turun dari 74 juta pada 2026 menjadi 72 juta pada 2027, sementara pagu MBG naik dari Rp218 triliun menjadi Rp232 triliun,” ujar Irma dalam rapat bersama BGN, Kamis (3/9).
Selain itu, biaya untuk penerima MBG per anak juga belum transparan. Selama ini, anggaran MBG per porsi sebesar Rp15 ribu, tetapi banyak laporan bahwa kualitas makanan yang diterima di beberapa wilayah masih berada di bawah anggaran tersebut.
“Itu harus tersampaikan kepada masyarakat bahwa harganya berapa, karena sampai hari ini banyak yang bilang harganya Rp15 ribu tapi yang terdistribusikan senilai Rp6 ribu, ini harus disampaikan agar tidak menjadi confused di masyarakat,” katanya.
Secara keseluruhan, anggaran BGN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun. Angka tersebut turun dari pagu indikatif yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp270,20 triliun.
"Anggaran Badan Gizi Nasional yaitu sebesar Rp 240.201.499.678.000," kata Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9).
Mayoritas anggaran yakni sebesar Rp232,55 triliun akan dialokasikan kepada Deputi Penyediaan dan Penyaluran MBG. Sementara itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan mendapat anggaran Rp51,24 triliun.
Pada saat yang bersamaan, Irma juga meminta BGN untuk melakukan investasigasi yang menyeluruh terkait insiden keracunan MBG yang menimpa penerima manfaat di berbagai daerah, termasuk menelusuri kemungkinan adanya persaingan bisnis dibaliknya.
“Melalui investigasi yang betul karena tidak semua karena kelalaian BGN. Bisa saja ini karena persaingan bisnis,” kata Irma.
Mengutip dari IDN Times, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo memperbarui data korban yang mengalami keluhan setelah menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, pada Selasa 1 September lalu.
Berdasarkan data yang dihimpun Dinkes Kabupaten Sidoarjo hingga Kamis, 3 September 2026 pukul 21.00 WIB, tercatat sebanyak 746 pasien yang mengalami keluhan dan mendapatkan perawatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
