Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp15,8 T untuk Konstruksi 2027
- Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran Rp15,8 triliun pada 2027 karena kebutuhan total Rp22,5 triliun, sementara pagu indikatif yang tersedia baru Rp6,7 triliun.
- Dana tambahan mencakup Rp7,22 triliun untuk menutup kekurangan Batch II 2025–2027, serta Rp8,57 triliun guna memulai Batch III 2026–2028.
- Pembangunan 2027 difokuskan pada fasilitas pemerintahan dan hunian ASN di KIPP, jaringan jalan, air minum, serta kolam retensi banjir.
Jakarta, FORTUNE — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusulkan tambahan anggaran Rp15,8 triliun untuk tahun anggaran 2027 guna mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan pengelolaan kawasan KIPP, menyusul terbatasnya alokasi pagu indikatif yang tersedia.
Sekretaris Jenderal Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, mengungkapkan total kebutuhan anggaran Otorita IKN pada 2027 mencapai Rp22,5 triliun.
Namun, alokasi pagu indikatif yang tersedia saat ini baru Rp6,7 triliun. Tambahan dana tersebut akan difokuskan mendanai dua paket pekerjaan utama, yakni proyek Batch II sebesar Rp7,22 triliun dan Batch III sebesar Rp8,57 triliun.
Pembangunan paket Batch II sendiri menggunakan skema kontrak tahun jamak (multiyears) periode 2025–2027 dengan total kebutuhan mencapai Rp20 triliun. Dari kebutuhan tersebut, pemerintah telah menyalurkan Rp3,68 triliun pada 2025 dan Rp3,73 triliun pada 2026, menyisakan kebutuhan pendanaan Rp12,57 triliun untuk 2027.
Dengan alokasi pagu indikatif 2027 untuk Batch II yang baru tersedia Rp5,34 triliun, terjadi kekosongan pendanaan Rp7,22 triliun.
“Untuk mencapai target penyelesaian pada tahun 2027, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran pembangunan Batch ke-2 sebesar Rp7,22 triliun,” kata Bimo dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR yang disiarkan secara virtual, Selasa (1/9).
Selain mengejar penuntasan Batch II, Otorita IKN mengajukan tambahan pendanaan Rp8,57 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas demi menginisiasi pembangunan Batch III.
Paket Batch III dirancang dengan skema multiyears 2026–2028 berbiaya total Rp17,2 triliun, yang mencakup pembangunan fasilitas hunian pimpinan, anggota, dan sekretariat lembaga legislatif serta yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.
Untuk memulai tahap awal Batch III pada 2026, Otorita IKN telah mengusulkan tambahan anggaran Rp2,7 triliun yang saat ini masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.
Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, fokus pembangunan IKN diarahkan pada percepatan fasilitas fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek ini meliputi kompleks perkantoran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hingga hunian vertikal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Anggaran juga dialokasikan untuk memperkuat jaringan konektivitas jalan di KIPP 1B, KIPP 1C, dan Wilayah Pengembangan (WP) 2, optimalisasi jalan pendukung di KIPP 1A, serta perluasan jaringan Penyediaan Air Minum (PAM) dan pembangunan kolam retensi penanggulangan banjir.
Bimo menegaskan pemenuhan tambahan anggaran ini menjadi kebutuhan mutlak agar fungsi fasilitas publik yang telah dibangun dapat berjalan berkelanjutan.
“Seluruh kebutuhan tambahan tersebut digunakan untuk percepatan dan pemenuhan infrastruktur,” ujarnya.
