DPR dan Pemerintah Ubah Target Kemiskinan Ekstrem di RAPBN 2027
- Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati perubahan target kemiskinan ekstrem serta indeks Rasio Gini dalam RAPBN 2027.
- Asumsi dasar yang disepakati mencakup pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per USD, dan suku bunga SBN 6,9 persen.
- Pemerintah menetapkan target pertumbuhan bagi provinsi serta proyeksi sejumlah sektor pada 2027.
Jakarta, FORTUNE - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sepakat mengubah dua indikator sasaran pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2027 yakni Tingkat Kemiskinan Ekstrem dan indeks Rasio Gini.
Tingkat Kemiskinan Ekstrem disepakati sebesar 0 - 0,5 persen (dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 sebesar 0 persen), dan indeks Rasio Gini disepakati 0,360 - 0,365 (dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 sebesar 0,362 - 0,367).
Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR yang membahas pengambilan keputusan atas Asumsi Dasar dalam RUU APBN tahun anggaran 2027 hari ini, indikator pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 6 persen (YoY), inflasi sebesar 2,5 persen (YoY), nilai tukar Rupiah sebesar Rp17.500 per USD, dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Selanjutnya, sasaran dan indikator pembangunan yang disepakati yaitu Tingkat Kemiskinan 6,0 - 6,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,30 - 4,87 persen, Indeks Modal Manusia 0,575, Indeks Kesejahteraan Petani 0,8038, Indeks Nilai Tukar Petani 126 - 128, Indeks Nilai Tukar Nelayan 106 - 110.
Proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan sebesar 40,81 persen, sedangkan penciptaan lapangan kerja baru mencapai 2,57 juta-3,49 juta pekerjaan.
Pemerintah juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing provinsi.
Beberapa target tertinggi antara lain, Maluku Utara 21,7 persen, Nusa Tenggara Barat 10,5 persen, Sulawesi Tengah 9 persen, Kepulauan Riau 7,3 persen, Sulawesi Selatan 6,4 persen, Bali 6,2 persen, Jawa Timur 6,1 persen.
Dari sisi lapangan usaha, sejumlah sektor diproyeksikan tumbuh tinggi pada 2027. Akomodasi dan makan minum ditargetkan tumbuh 9,4 persen, transportasi dan pergudangan 8,9 persen, informasi dan komunikasi 8,1 persen, serta jasa lainnya 11,1 persen.
Menanggapi kesepakatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti dan mempedomani seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai hari ini untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027.
“Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” ujar Menkeu di Jakarta, Rabu (2/9).
