Usai B50, ESDM Kejar Target Program B60 Tahun Depan
- Kementerian ESDM menyiapkan penerapan biodiesel B60 pada tahun depan sebagai kelanjutan program B50 yang mulai diimplementasikan tahun ini.
- Yuliot menyebut B60 merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian energi nasional.
- Pemerintah akan mengevaluasi pasokan CPO dan kapasitas industri FAME sebelum B60 mencakup bahan bakar PSO serta non-PSO.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mempersiapkan implementasi program biodiesel B60 yang ditargetkan berjalan pada tahun depan. Program tersebut merupakan kelanjutan dari penerapan B50 yang mulai diterapkan pada tahun ini.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan penerapan B60 merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan dan kemandirian energi nasional.
“Bapak Presiden waktu kita meluncurkan B50 sudah menyampaikan tahun depan sudah diimplementasikan B60,” kata Yuliot dalam acara EBTKE ConEx ke-12 yang disiarkan secara virtual, Rabu (2/9).
Menurut Yuliot, implementasi B60 tidak hanya bergantung pada kebijakan pencampuran bahan bakar nabati, tetapi juga kesiapan dari sisi hulu hingga industri pengolahan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan baku biodiesel, terutama crude palm oil (CPO), agar kebutuhan untuk program B60 dapat terpenuhi.
Karena itu, pemerintah akan melakukan konsolidasi guna memastikan pasokan CPO di dalam negeri mencukupi. Peningkatan ketersediaan bahan baku tersebut, kata Yuliot, dapat ditempuh melalui tambahan penanaman maupun peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.
“Kalau ini ketersediaan untuk sumber bahan bakunya, kita juga harus konsolidasikan bagaimana di hulu ketersediaan CPO-nya mencukupi. Berarti ini juga ada tambahan penanaman atau peningkatan produktivitas di hulunya,” katanya.
Selain memastikan pasokan CPO, kesiapan industri fatty acid methyl ester (FAME) juga menjadi perhatian pemerintah. Kapasitas industri FAME perlu ditingkatkan agar mampu menopang kebutuhan biodiesel yang lebih besar seiring dengan kenaikan tingkat pencampuran menjadi B60.
Yuliot mengatakan implementasi B60 akan mencakup bahan bakar untuk kebutuhan public service obligation (PSO) maupun non-PSO. Dengan demikian, cakupan program akan makin luas dan membutuhkan kesiapan pasokan serta industri secara menyeluruh.
“Kemudian kita juga harus meningkatkan industri FAME-nya. Dari industri FAME kita juga akan implementasi B60, baik itu mandatori PSO dan non-PSO,” ujarnya.
Untuk itu, Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi terhadap kesiapan seluruh rantai pasok sebelum program B60 diterapkan. Evaluasi mencakup ketersediaan bahan baku di sektor hulu hingga kapasitas industri FAME sebagai bahan utama biodiesel.
Menurut Yuliot, langkah tersebut menjadi penting karena peningkatan bauran biodiesel merupakan salah satu strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik.
