DPR Minta BPS Perbaiki Data Desil dalam Dua Minggu
- Komisi X DPR RI meminta BPS menuntaskan perbaikan data desil maksimal dalam dua minggu.
- Pemutakhiran data desil dinilai mendesak karena memengaruhi kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan sosial dan KIP Kuliah.
- DPR menilai anggaran BPS 2027 belum mencukupi, sementara BPS mengajukan tambahan Rp1,473 triliun.
Jakarta,FORTUNE - Komisi X DPR RI meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempercepat proses pemutakhiran data desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebetulnya. BPS diminta untuk merampungkan perbaikan dalam waktu 2 minggu.
“Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS,” ujar Wakil Ketua Komisi X Lalu Hardian Irfani usai melakukan rapat dengan BPS di komplek parlemen, Rabu (2/9).
Menurut Lalu, pemutakhiran ini perlu dipercepat karena banyak kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan desil, seperti bantuan sosial. Namun, hal itu terhambat karena desil yang bermasalah sehingga akhirnya bantuan tidak dapat diterima.
Salah satu bantuan yang disoroti adalah beasiswa Program Indonesia Pintar atau KIP Kuliah.
“Nah, ini butuh proses waktu yang cepat, tidak perlu berlama-lama dan BPS sudah setuju,” katanya.
Dari rapat tersebut, BPS juga mendapatkan anggaran Rp6,4 triliun pada tahun 2027. Namun, setelah dilakukan pembahasan, anggaran tersebut tidak mencukupi untuk mengakomodasi program-program yang akan dilakukan BPS.
Dengan demikian, DPR menilai diperlukan tambahan anggaran bagi BPS untuk 2027.
“Sangat banyak program-program prioritas yang belum masuk, sehingga tadi kami menyimpulkan di rapat perlu adanya anggaran tambahan agar program-program prioritas tersebut bisa dilaksanakan di tahun 2027,” ujar Lalu.
Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk memenuhi kebutuhan kegiatan statistik pada 2027.
"Yang teralokasi di dalam pagu anggaran 2027 dalam Nota Keuangan ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (2/9).
