Purbaya: Anggaran MBG Bisa Ditekan di Bawah Rp200 Triliun
- Purbaya Yudhi Sadewa menilai anggaran MBG dapat dibuat lebih efisien hingga di bawah Rp200 triliun.
- BGN melaporkan penyerapan Rp117 triliun per 27 Agustus 2026 dan menyiapkan aktivasi dapur secara bertahap.
- Kementerian Keuangan ikut mengawasi MBG, sementara anggarannya wajib dipisahkan dari pendidikan paling lambat 2028.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.
Menurut Purbaya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sejumlah efisiensi terhadap anggaran MBG. Pada awal 2026, anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp330 triliun. Angka itu kemudian ditekan menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali menjadi sekitar Rp240 triliun.
“Saya bicara dengan kepala BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” ujarnya di acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Kamis (3/9).
Purbaya mengatakan pemerintah saat ini mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk MBG pada 2027. Namun, angka tersebut menurutnya masih dapat ditekan melalui efisiensi dalam pelaksanaan program.
Hal tersebut telah menjadi pembahasan ketika bertemu dengan Kepala BGN, Sudaryono.
“Dan tahun depan juga dianggarkan Rp240 triliun, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensinya dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah diserap sebesar Rp117 triliun atau sebesar 56 persen dari total anggaran per 27 Agustus 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa dari pagu awal sebesar Rp268 triliun pada 2026, anggaran tersebut diefisienkan menjadi Rp229 triliun. Di saat yang bersamaan, Sudaryono mengatakan pihaknya mencatat sekitar 2.700 dapur yang telah siap untuk diaktivasi secara bertahap mulai September 2026.
Pembukaan dapur akan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, BGN akan membuka dapur di pondok pesantren serta daerah-daerah di luar Jawa yang secara kebutuhan masih memerlukan tambahan layanan MBG.
Sudaryono menjelaskan terdapat sekitar 13.000 dapur yang saat ini masuk dalam antrean. Namun, tidak seluruh dapur tersebut akan langsung diaktifkan karena BGN masih melakukan penyisiran terhadap kesiapan masing-masing lokasi. "Mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu," katanya.
Menurutnya, perluasan MBG pada 2026 diupayakan tidak membutuhkan tambahan anggaran. BGN akan memaksimalkan anggaran yang telah tersedia untuk menjangkau sekolah-sekolah yang hingga kini belum memperoleh program tersebut.
Kemenkeu Ikut Awasi MBG
Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan turut mengawasi program tersebut untuk memastikan anggaran yang digunakan berjalan secara efisien.
Pengawasan dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah secara bergilir. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki kinerja pelaksanaan MBG sekaligus memastikan efisiensi program terus meningkat.
“Sekarang juga untuk memastikan program itu berjalan efisiensi, Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi,” kata dia.
Anggaran MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan dalam APBN paling lambat pada tahun 2028.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa realokasi anggaran MBG baru dapat diterapkan pada 2028 karena proses penyusunan APBN 2027 telah berjalan ketika putusan MK terkait program tersebut diumumkan.
