Mendag Targetkan Digitalisasi Sejuta UMKM dan Seribu Pasar Rakyat

Pihaknya juga bekerja sama dan berkolaborasi dalam penerapan digitalisasi di pasar rakyat dengan pelaku UMKM dan berbagai pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia melalui program transaksi nontunai Sehat, Inovatif, Aman, Pakai (SIAP) dan QRIS.

Kemudian, penerapan situs web pasar, informasi harga dan pencatatan omzet pasar melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP), penerapan informasi harga barang kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), serta penerapan pembayaran retribusi secara elektronik melalui perbankan daerah maupun nasional.

Hingga Juli 2022 telah terdapat 2.047 pasar rakyat menggunakan situs web pasar melalui SISP, sebanyak 10 pasar rakyat on-boarding pemasaran secara digital di Tokopedia, sebanyak 537 pasar rakyat memanfaatkan e-monitoring harga barang kebutuhan pokok (bapok) melalui SP2KP, sebanyak 9,7 juta UMKM memanfaatkan SIAP QRIS.

Kemudian, 106.702 pedagang telah menggunakan pembayaran retribusi secara elektronik yang on-boarding dan memanfaatkan platform digital, serta rencana implementasi pembukaan GrabMart bagi pedagang pasar di 6 kota di Indonesia.

Zulhas mengimbau dinas yang membidangi perdagangan di daerah untuk turut menyosialisasikan dan mendorong program digitalisasi pasar rakyat kepada para pengelola pasar dan pedagang pasar sehingga dapat membantu dalam percepatan program digitalisasi pasar rakyat di Indonesia.

“Saya sangat berharap digitalisasi perdagangan yang dilakukan di pasar rakyat dan UMKM dapat menjadi salah satu upaya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan inklusif,” ujar Mendag.

Pemerintah juga telah menyediakan Program PEN Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp191,13 triliun. Hal ini ditujukan untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi, sekaligus agar seluruh lapisan dunia usaha dapat terus mempertahankan usahanya dan juga sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja.

Survei dari Bank Indonesia pada Maret 2021 menunjukkan 87,5 persen UMKM terdampak secara negatif oleh pandemi. Namun, ada 12,5 persen responden menyatakan tidak terdampak ekonomi dari pandemi, dan bahkan 27,6 persen di antaranya mengungkapkan peningkatan penjualan. Strateginya adalah berjualan online dan variasi produk, karena telah terjadi pergeseran pola perilaku masyarakat ke arah digitalisasi di masa pandemi.

Pemerintah telah lama menyadari pentingnya digitalisasi UMKM ini. Sebelum pandemi, baru 16 persen pelaku UMKM memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan produknya. Ketika pandemi datang, UMKM berada di garis terdepan sebagai sektor yang paling terdampak.