Mengenal Konsep Welfare State dan Penerapannya

Inti dari konsep welfare state adalah tanggung jawab negara pada kesejahteraan warga negaranya. Salah satu sudut pandang untuk mengukur hal ini melalui pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Biasanya, hal tersebut dilakukan melalui mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar.

Cara lain yang dilakukan adalah pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan. Pembayaran pajak digunakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih besar, sehingga negara pun memiliki sumber daya pembiayaan untuk membayar asuransi sosial warganya.

Untuk mempermudah pemahaman, terdapat tiga prinsip dasar dari welfare state, yakni persamaan kesempatan (equality of opportunity); pemerataan pendapatan (equitable distribution of wealth); dan tanggung jawab publik (public responsibility) terhadap mereka yang tidak mampu untuk menyediakan sendiri kebutuhan minimum hidup layak.

Konsep ini awalnya terkait dengan lengkah komprehensif asuransi sosial yang dikembangkan di Britania Raya sekitar tahun 1948 oleh Lord William Beveridge. Pengembangan konsep ini merupakan adapatasi dari negara laizzes-faire yang pasif dan makin ditinggalkan.

Konsep ini pun makin menyebar hingga ke Amerika Serikat. New Deal of Pres. Franklin D. Roosevelt, Fair Deal of Pres. Harry S. Truman, dan sebagian besar program domestik presiden selanjutnya didasarkan pada prinsip-prinsip negara kesejahteraan. Dalam bentuknya yang lebih menyeluruh, negara kesejahteraan menyediakan bantuan negara bagi individu di hampir semua fase kehidupan–mulai dari lahir hingga ke liang kubur.

Meski begitu, terdapat masalah utama dalam penyelenggaraan negara kesejahteraan adalah: menentukan tingkat penyediaan layanan yang diinginkan oleh negara; serta memastikan bahwa sistem tunjangan dan kontribusi pribadi memenuhi kebutuhan individu dan keluarga.

Negara yang menerapkan konsep ini punya anggaran dana sosial yang sangat besar, yang didapatkan dari penarikan pajak orang-orang kaya di negara tersebut. Saat ini terdapat empat model besar sistem welfare state yang diterapkan hampir di seluruh dunia, antara lain:

1. Universal
   Negara yang menerapkan model ini biasanya memberikan adanya jaminan sosial pada setiap masyarakatnya secara merata tanpa terkecuali. Lebih dari 60 persen anggaran belanja negara disalurkan untuk program sosial untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa negara yang menerapakan model ini terdapat di Eropa Utara, seperti Denmark, Finlandia, Swedia, atau Norwegia.
2. Institusional
   Konsep model ini mirip dengan universal, bedanya sumber dana yang digunakan untuk kesejahteraan sosial masyarakat ini tidak diambil dari anggaran belanja suatu negara, namun lewat suatu kontribusi pembayaran pajak yang berasal dari tiga pihak utama, yakni pihak pemerintah, pekerja dan juga pihak wirausaha atau pebisnis. Beberapa contoh negara yang menerapkan model ini, antara lain Jerman dan Austria.
3. Residual
   Fokus pemerintah di dalamnya adalah untuk memberikan kesejahteraan pada mereka yang tidak mampu dan lemah, seperti penderita disabilitas, pengangguran, dan masyarakat miskin. Melalui LSM dan organisasi swasta, pemerintah memberikan subsidi untuk masyarakat tersebut dalam wujud pelayanan dan juga rehabilitasi sosial. Model ini diterapakan oleh beberapa negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, maupun Australia.
4. Minimal
   Dalam model ini, Anggaran yang dipersiapkan untuk program kesejahteraan sosial di dalamnya bisa dibilang sangat sedikit, yakni hanya dibawah 10 persen saja dari total belanja negara. Model ini cukup populer dan banyak diterapkan oleh negara-negara di Amrika Latin dan Asia.

Dalam setiap kelebihan pasti terdapat kekurangan, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi welfare state.

Kelebihan

• Meniadakan kesenjangan sosial pada seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat kaya dan miskin.
• Pihak pebisnis dan karyawan adalah kedua pihak yang saling melengkapi, bukan menjadi penindas pada satu dan yang lainnya.
• Seluruh kebijakan ekonomi adalah wewenang pihak pemerintah pusat.
• Negara mampu memberikan jaminan yang penuh atas kesejahteraan setiap warga negaranya.

Kekurangan

• Adanya tuntutan pajak yang sangat tinggi mampu menurunkan semangat kerja setiap masyarakat.
• Mendidik kaum miskin dan lemah yang ada pada suatu negara untuk bermalas-malasan karena hidup mereka sudah dibiayai oleh pihak pemerintah.
• Sistem pajak progresif diklaim mampu merugikan masyarakat, karena jika seseorang semakin kaya, maka akan semakin besar juga nilai pajak yang harus dirinya bayarkan.
• Tingkat kreativitas ekonomi pada setiap masyarakat akan menurun karena dikendalikan oleh kekuasaan tertinggi.