Jakarta, FORTUNE – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan realisasi pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 minimal Rp250 triliun. Pada hari pertama, telah tercatat transaksi pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) Rp36,18 triliun.
“Kami optimistis transaksi pembelian PDN dapat melampaui target Rp250 triliun, mengingat potensi penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah mencapai Rp622,55 triliun,” ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, saat meninjau pelaksanaan Business Matching PDN 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Kamis (16/3), dalam rilis pers.
Pada kategori kementerian, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN untuk sementara dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan Rp7,36 triliun, dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp5,56 triliun, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp2,53 triliun.
Pada kategori pemerintah daerah, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Rp436 miliar, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar masing-masing Rp346 miliar dan Rp258 miliar.
Penyerapan komitmen PDN dapat dipantau secara actual time melalui situs lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860.
Dalam tautan tersebut, dapat dilihat jenis pengadaan terbesar yang masuk dalam perencanaan belanja PDN oleh kategori kementerian adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp171,68 triliun, diikuti belanja barang sebesar Rp92,06 triliun, dan belanja jasa lainnya mencapai Rp49,04 triliun.
Sedang pada perencanaan belanja PDN dalam kategori pemerintah daerah, pengadaaan terbesar adalah pada pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp177,37 triliun, kemudian belanja barang (Rp126,77 triliun), dan jasa lainnya (Rp63,55 triliun).