OJK Sambangi Menkopolhukam Mahfud MD, Ini yang Dibahas

Selain itu, keduanya juga membahas langkah-langkah penegakan hukum yang akan terus diperkuat OJK dalam pengawasan prudential dan market conduct di industri jasa keuangan. "Penegakan hukum juga akan terus ditingkatkan dalam pengawasan internal sehingga dibutuhkan penguatan kerja sama dengan instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum," tulis laporan tersebut. 

Menurut Mahendra, penguatan penegakan hukum ini sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan OJK khususnya menghadapi tantangan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional.

Selain itu, OJK juga membahas mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Program tersebut telah dilakukan on-site visit Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka keanggotaan penuh Indonesia pada FATF. 

“Kami berharap sinergi dan juga kerja sama koordinasi yang semakin baik ke depan dapat terus ditingkatkan,” kata Mahendra. 

Sebelumnya, OJK dan Kemenkopolhukam juga sudah melakukan berbagai kerja sama antara lain meliputi: 

a.Kebijakan di bidang hukum terkait sektor jasa keuangan;
b.Pengelolaan dan penanganan isu di bidang hukum terkait sektor jasa keuangan;
c.Dukungan dalam rangka penyusunan regulasi dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan;
d.Penyediaan narasumber dan atau tenaga ahli;
e.Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; dan
f.Pertukaran data dan atau informasi.