Baru 70%, Jokowi Targetkan One Map Policy Korupsi Rampung 2024

12 Des 2023, 16:47 WIB

Presiden Jokowi menghadiri Puncak Peringatan Hakordia, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12). (dok. Setkab)

Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan satu peta (one map policy) untuk mencegah merebaknya korupsi di Indonesia. Rancangan kebijakan yang saat ini sudah rampung 70 persen dan ditargetkan sepenuhnya selesai pada 2024.

Jokowi mengatakan, kebijakan ini akan membantu memagari orang untuk tidak korupsi. "Pajak online, saya kira juga sangat bagus. Kemudian sertifikat elektronik juga bagus. Semuanya dibuatkan aplikasi platform yang baik dalam rangka memagari, agar tidak terjadi korupsi,” kata Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, yang digelar di Istora Senayan, Selasa (12/12).

Angka korupsi di Indonesia yang cukup tinggi, menurutnya membuat Indonesia membutuhkan sebuah upaya yang sistemik dan masif, yang ditujukan bagi pencegahan korupsi. “Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya,” katanya.

One map policy

Jokowi mengatakan, kebijakan one map policy akan mengatur sejumlah hal seperti e-katalog yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa di pemerintahan. Jika sebelumya, baru 50 ribu barang yang masuk, saat ini sudah mencapai 7,5 juta barang. “Ini lompatannya sangat cepat,” katanya.

Berikutnya ada online single submission (OSS), yang bisa mencegah korupsi dengan tidak mempertemukan secara langsung, pengusaha dengan pejabat. Lalu, ada SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), Sislognas (Sistem Logistik Nasional), dan Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga), serta sistem lain yang dioperasikan secara daring.

Jokowi juga menyebutkan soal penguatan regulasi di level undang-undang, seperti UU perampasan aset, karena jadi mekanisme untuk pengembalian kerugian negara sekaligus memberikan efek jera.

Selain itu, UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. “Semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus,” ujarnya.