Pemerintah dan DPR Sepakat Rampungkan RUU Perjanjian Niaga Elektronik

Selain itu, Lutfi melihat di masa depan Indonesia dapat memanfaatkan Perjanjian AAEC ini dengan baik. Hal itu berdasarkan pada pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Tanah Air lewat menjamurnya perusahaan rintisan, perilaku belanja daring, dan keberadaan unicorn.

“Dengan semakin bertumbuh pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia, Indonesia bahkan menjadi ‘kiblat’ pertumbuhan niaga elektronik di ASEAN. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk yang besar, pengguna internet yang terus tumbuh, dan nilai investasi yang dilakukan sejumlah perusahaan yang membuat Indonesia memiliki jumlah perusahaan rintisan unicorn terbesar di kawasan ASEAN,” ujar Mendag Lutfi.

Dalam Rapat Kerja ini, perwakilan dari sembilan fraksi memberikan dukungan penuh untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi RUU AAEC. Selain itu, Komisi VI DPR RI menyampaikan perhatian terkait berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan Pemerintah untuk memastikan optimalisasi dari persetujuan AAEC, khususnya terkait perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) lokal.

Pemerintah menjelaskan langkah strategis untuk memitigasi sejumlah tantangan dalam memanfaatkan Persetujuan ini baik dalam bentuk regulasi maupun program pemerintah. Salah satu langkahnya adalah peningkatan infrastruktur teknologi dan informatika.

 Selain itu, peningkatan aksesibilitas UKM terkait niaga elektronik melalui sejumlah upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha nasional. Dari sisi kebijakan fiskal dan moneter, langkah yang dapat ditempuh antara lain kebijakan insentif pajak, percepatan perizinan, pinjaman berbunga rendah, dan kemitraan pengembangan bisnis.

Upaya pembahasan terkait Persetujuan RUU AAEC telah melalui dua kali Rapat Kerja dengan DPR RI, yaitu pada 18 November 2019 dan 30 Januari 2020. Kemudian, dilanjutkan dengan dua kali kegiatan forum diskusi terpumpun setelah tertunda 1,5 tahun akibat pandemi Covid-19. Sedangkan pertemuan Rabu (25/8) merupakan kelanjutan dari Rapat Kerja Sesi Pertama Pembicaraan Tingkat I RUU AAEC yang sudah dilakukan pada Senin (23/8).

Sebagai informasi, AAEC merupakan persetujuan dagang pertama Indonesia yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik dengan negara-negara di Asia Tenggara. Perundingan AAEC dimulai pada awal 2017 dan ditandatangani para Menteri Ekonomi ASEAN pada 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam.

AAEC memiliki 19 pasal yang secara garis besar mencakup beberapa ketentuan kerangka kerja sama di sembilan sektor utama untuk mengurangi kesenjangan pembangunan perdagangan melalui sistem elektronik di antara negara ASEAN. Bidang-bidang yang tercakup dalam persetujuan AAEC adalah perlindungan terhadap konsumen daring, keamanan transaksi elektronik, pembayaran elektronik, fasilitasi perdagangan, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), persaingan usaha; dan keamanan siber.