Pemerintah Dunia Didesak Setop Pembiayaan Batu Bara dan Migas

Lebih-lebih, menurut data terbaru yang dilampirkan OMS, pembiayaan bahan bakar fosil oleh negara-negara kaya masih lebih banyak ketimbang estimasi penajaan iklim mereka. Hal seperti itu akan membebani negara-negara Selatan dunia dengan utang fiskal, serta memperbesar risiko perubahan iklim tak terkendali, menurut Direktur Eksekutif Climate Action Network International, Tasneem Essop.

“Pemerintah dan lembaga keuangan publik bertanggung jawab berinvestasi dalam transisi energi yang adil dengan mengalihkan pembiayaan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan,” ujar Essop.

OMS menyatakan, biaya energi terbarukan seperti angin dan matahari kini lebih kompetitif dan dapat memenuhi permintaan listrik dan keperluan memasak di area Selatan dunia.

Desakan tersebut mengudara setelah sejumlah negara mengadopsi kebijakan untuk mengurangi investasi bahan bakar fosil, seperti langkah Inggris Raya pada Maret lalu. Bank Investasi Eropa, FMO (Bank Pembangunan Belanda), dan Badan Pembangunan Prancis juga membatasi pembiayaan migas.

Akan tetapi, OMS menganggap inisiasi itu perlu dipercepat demi menjaga suhu dunia di bawah 1,5 derajat Celcius. Negara-negara kaya, seperti Amerika Serikat (AS) pun dipaksa untuk segera menerapkan kebijakan serupa.

Koordinator Asian Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD), Lidy Nacpil mengatakan, “laporan terbaru dari IPCC menyebut, Bumi telah mencapai tingkat rerata pemanasan 1,09 derajat. Tak ada lagi waktu dan alasan menunda penghapusan batu bara, gas, dan minyak secara bertahap.”

Menurut Climate Policy Lead dari Christian Aid, Katherine Kramer, keputusan penyetopan pembiayaan bahan bakar fosil oleh beberapa negara memberi sinyal kepada investor: energi itu sudah tak lagi punya masa depan.

“Pemerintah negara-negara kaya juga perlu aktif mendukung negara di bagian Selatan Bumi untuk menghentikan (penggunaan) energi kotor dan berkembang secara berkelanjutan,” tambahnya.