Terus Tumbuh, Pemerintah dan BI Harmonisasi Kebijakan Keuangan Digital

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga telah menciptakan prospek cerah pada potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. 

Pada tahun 2021, nilai perdagangan digital mencapai Rp401 triliun seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi berbelanja daring serta didukung perluasan sistem pembayaran digital dan akselerasi digital banking. 

Oleh karena itu, pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp2.050 triliun, kemudian pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi Rp4.531 triliun. 

“Indonesia juga menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40 persen digitalisasi di Asia Tenggara dengan didukung upaya perbaikan iklim usaha yang kondusif," kata Menko Airlangga. 

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan peluang digitalisasi melalui implementasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. 

Sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional dilaksanakan bukan hanya pada level nasional namun juga regional untuk memperkuat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. 

Berbagai inisiatif telah dilakukan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, termasuk transaksi Pemerintah Daerah, serta digitalisasi bantuan sosial, sektor transportasi dan jalan tol. 

Selain itu, juga terdapat kebijakan digitalisasi UMKM melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI), program Kartu Prakerja, dan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang difasilitasi oleh akselerasi digitalisasi di sistem pembayaran. 

Di sisi lain, dukungan kebijakan fiskal, penguatan infrastruktur digital serta pengembangan inovasi dan SDM menjadi penopang untuk percepatan digitalisasi. 

Akselerasi digitalisasi telah mendorong perbaikan inklusi keuangan yang tercermin pada hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 yang mencatat kepemilikan akun jasa keuangan atau bank sebesar 65,4 persen, dan  penggunaan produk dan layanan keuangan sebesar 83,6 persen. 

Angka tersebut menunjukkan perbaikan inklusi keuangan, sehingga timbul optimisme tercapainya target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.