Pemerintah Jamin Mandatori B50 Tak Ganggu Ekspor CPO
Pemerintah memastikan kebijakan mandatori biodiesel B50 tidak mengganggu ekspor CPO, dengan menjaga keseimbangan antara konsumsi domestik, devisa negara, dan kesejahteraan pekebun rakyat.
Transisi dari program B35 ke B50 menunjukkan peningkatan kebutuhan sawit untuk energi sejalan dengan naiknya volume ekspor.
BPDP menjamin likuiditas tetap kuat meski beban subsidi meningkat akibat penerapan B50.
Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menjamin kebijakan mandatori biodiesel B50 tidak akan menggerus volume ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Peningkatan konsumsi domestik untuk komoditas prima ini dipastikan tetap beriringan dengan pengamanan devisa negara dari kancah internasional.
Kepastian tersebut berkaca pada kesuksesan tata niaga program B35 hingga B40 sebelumnya. Lonjakan penyerapan sawit di pasar dalam negeri terbukti mampu diimbangi oleh kenaikan volume ekspor. Walhasil, keandalan pasokan untuk pasar global tetap terjaga dengan baik.
Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan proyek energi terbarukan ini merupakan prioritas utama. Kendati demikian, pemerintah tidak akan mengorbankan hajat hidup masyarakat maupun kesejahteraan pekebun rakyat.
"Ada tiga yang menjadi prioritas, yaitu mandatori biodiesel, minyak goreng, dan mendorong aktivitas pekebun rakyat. Ketiganya tidak boleh ditoleransi atau dikorbankan," kata Dida membuka Pekan Riset Sawit Indonesia (Perisai) 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/7).
Dida memaparkan dinamika transisi program dari B35 pada 2024 menuju B40 pada 2025. Saat itu, kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel menanjak sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter. Uniknya, pada kurun waktu yang sama, volume ekspor sawit Indonesia justru ikut terkerek naik sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter.
Fenomena tersebut mematahkan kekhawatiran bahwa pemanfaatan CPO untuk energi bakal memangkas kinerja ekspor. Menurut Dida, peningkatan konsumsi sawit untuk kebutuhan energi tidak otomatis mengurangi volume ekspor.
"Artinya kita tetap bisa menjaga semuanya," katanya.
Guna menjaga keseimbangan neraca ini, pemerintah berjanji terus melakukan evaluasi berkala terhadap laju produksi. Sejauh ini, aspek volume pasokan maupun ketersediaan pendanaan dinilai masih berada dalam batas aman.
"Ekspor tidak berkurang, minyak goreng juga tidak kekurangan. Untuk pekebun rakyat juga kami dukung penuh melalui berbagai program, mulai dari beasiswa, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hingga program lain yang didanai BPDP. Berapa pun kebutuhannya sebenarnya bisa dialokasikan," ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, kas negara untuk menyokong program ini dilaporkan tetap tebal. Insentif bagi industri biodiesel dipastikan tidak terganggu. Meskipun, beban subsidi diproyeksikan membengkak akibat pemberlakuan B50.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrachman, mengungkapkan bahwa ketentuan campuran B50 sudah bergulir sejak 1 Juli 2026. Langkah ini mendongkrak kandungan bahan bakar nabati berbasis sawit dalam solar hingga 50 persen.
Peningkatan formula ini otomatis memacu volume kebutuhan biodiesel secara nasional. Konsekuensinya, beban finansial BPDP untuk menutup selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan solar konvensional menjadi lebih besar.
"Kalau dulu B40 sekarang naik ke B50 tentu ada tambahan volume. Dengan tambahan itu pasti memberikan tambahan terhadap beban BPDP karena kami ditugaskan menutup selisih antara HIP solar dan HIP biodiesel," ujar Eddy.
Kendati beban bertambah, Eddy menjamin kondisi likuiditas BPDP masih sangat tangguh. Arus kas lembaga tersebut tetap kokoh karena ditopang oleh tingginya perolehan dari pungutan ekspor sawit hingga saat ini.
"Cash flow kami sampai sekarang masih bagus. Penerimaan yang berasal dari pungutan ekspor juga tetap tinggi," katanya.
Eddy juga menepis spekulasi yang menyebutkan bahwa laju produksi sawit nasional tengah mengalami stagnasi. Kenyataan di lapangan justru memperlihatkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan domestik sekaligus pasar internasional secara simultan.
"Sekarang ada anggapan produksi kita stagnan sehingga kalau naik dari B40 ke B50 akan mengurangi kebutuhan yang lain. Ternyata tidak. Ini yang perlu kita kaji kembali. Selama ini volume ekspor kita sampai sekarang tidak tergerus," ujarnya.
Ke depan, pemerintah bakal memperketat akurasi data produksi sawit nasional. Langkah ini penting agar kalkulasi kebutuhan domestik dan ekspor semakin presisi. Dengan basis data lebih baik, daya saing komoditas andalan ini di kancah global tetap terjaga tanpa mengganggu industri di dalam negeri.
