Pemerintah Tarik Utang Rp305,5 T per April 2026, 36,7% dari Target
- Pemerintah telah menarik utang Rp305,5 triliun hingga April 2026, setara 36,7% dari target pembiayaan utang APBN tahun ini sebesar Rp832,2 triliun.
- Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp298,5 triliun atau 43,3% dari target APBN, dengan pengelolaan yang diklaim prudent dan memperhatikan kondisi kas serta dinamika pasar keuangan.
- Pemerintah menegaskan kredibilitas APBN tetap terjaga tanpa kendala penerbitan surat utang, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sektor keuangan di tengah dinamika global.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi penarikan utang untuk pembiayaan APBN 2026 mencapai Rp305,5 per akhir April 2026. Angka tersebut setara 36,7 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN sepanjang tahun ini yakni Rp832,2 triliun.
“Ini pembiayaan terjaga dan terukur,” ujar Purbaya dalam konferensi pers realisasi APBN KiTa yang dilansir secara daring, Selasa (19/5).
Realisasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni Rp305,9 triliun.
Dari total pembiayaan utang yang diserap tersebut, pemerintah mengeluarkan oembiayaan non utang sekitar Rp7 triliun. Nilai tersebut setara 4,9 persen dari target pembiayaan non utang tahun ini yakni Rp143,1 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran hingga 30 April 2026 mencapai Rp298,5 triliun atau 43,3 persen dari target APBN sebesar Rp689,1 triliun.
Purbaya mengatakan bahwa pemerintah tidak mengalami kendala dalam penerbitan surat utang negara. Menurutnya, kondisi tersebutr ditopang oleh kredibilitas pengelolaan APBN yang terus dijaga pemerintah.
“Kita tidak ada kesulitan untuk menerbitkan surat utang dan kita akan jaga terus kredibilitas APBN,” katanya.
Pembiayaan APBN 2026 dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan.
Sementara itu, kinerja APBN hingga 30 April 2026 menunjukkan fondasi fiskal yang tetap kuat, dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang ekspansif namun terukur, serta defisit yang tetap terkendali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, adaptif, dan kredibel untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian, dan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, Pemerintah secara proaktif terus menjaga stabilitas sektor keuangan domestik dan market confidence di tengah dinamika pasar keuangan global. Pemerintah terus memonitor pergerakan nilai tukar Rupiah dan yield SBN serta memastikan indikator-indikator risiko fiskal tetap terjaga dengan baik.
