Jakarta, FORTUNE - Pemerintah tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial (bansos) digital kepada 50 juta rakyat desil 1 sampai desil 5 melalui transaksi non tunai. Dalam skema tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan penggunaan dana bansos untuk mencegah bantuan disalahgunakan, termasuk untuk judi online.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih memikirkan mekanisme agar dana bansos yang masuk ke rekening penerima dapat digunakan sesuai peruntukannya.
“Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon sehingga tidak boleh judi online,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (10/9).
Menurut Luhut, dengan mekanisme tersebut, dana bansos hanya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti membayar listrik, membeli beras, hingga membeli bensin.
“Jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin segala macam,” ujarnya.
Selain mencegah penyalahgunaan untuk judi online, pemerintah juga akan mengubah mekanisme penyaluran bansos menjadi transaksi nontunai. Luhut mengatakan tidak akan ada lagi penyaluran dalam bentuk uang tunai atau subsidi produk.
Luhut mengatakan pemerintah menargetkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan data penerima. Pemerintah akan menggunakan data kependudukan dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk memperbaiki akurasi data.
Luhut mengatakan bahwa selama ini penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Sekitar 50 persen bansos yang disalurkan tidak sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
"Sekarang kita perbaiki, ya kita berharap nanti ya mungkin kurang dari 10 persen dan mungkin sampai mendekati 100 persen, kalau 100 persen tidak mungkin, karena dinamis sekali, ya," katanya.
Pemerintah menargetkan perbaikan data selesai tahun ini, sementara uji coba penyaluran melalui rekening masyarakat direncanakan mulai kuartal I 2027.
Pada Oktober 2026, Luhut berharap bahwa sistem telah 80 persen rampung.