Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memperketat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada komoditas nikel. Langkah ini ditempuh untuk menjaga harga supaya tetap tinggi di tengah pasokan yang berlebih.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, kelebihan pasokan yang terjadi di pasar saat ini membuat harga nikel turun ke kisaran US$15.800 per ton, di bawah level US$16.000 per ton.
"Kenapa terjadi harga buruk ? Karena produksi kita," kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Rabu (4/11).
Padahal, kata dia, total kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 3,5 juta ton per tahun, sementara saat ini pasokannya mencapai 800 ribu ton. Produksi yang terlalu besar ini dinilai berisiko membuat nikel nasional dibeli murah oleh negara tertentu, disimpan sebagai cadangan, lalu dijual kembali saat harga naik.
Berdasarkan hal itu, Bahlil pun memintah industri dan pengusaha tambang nikel menahan produksi. "Kalau memang hari ini barangnya belum mahal, harganya belum bagus, tinggalkan. Nanti ada Menteri ESDM baru, ada Dirjen baru, ada Presiden baru, ada pengusaha baru, untuk anak cucu kita, untuk mereka mendapatkan harga yang maksimal," ujar Bahlil.
Ia menegaskan, sumber daya mineral harus dikelola untuk jangka panjang. Bahlil membandingkan dengan sawit yang bisa ditanam ulang setelah 25 tahun. Sementara mieral yang sudah ditambang habis tidak bisa tumbuh lagi.
Selain mengendalikan produksi, pemerintah juga mendorong pendalaman hilirisasi nikel. Bahlil menyebut pemerintah tengah mengkaji agar pengembangan industri tidak berhenti pada produk setengah jadi, tetapi bergerak menuju produk akhir.
Dia memperkirakan, realisasi produksi nikel 2026 akan berada di level 290 juta hingga 300 juta ton. Angka ini lebih rendah dibanding produksi nikel dalam RKAB 2025 yang sebesar 379 juta ton.