Jakarta, FORTUNE - Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Badan Pusat Statistik (BPS) Setia Pramana menjelaskan faktor yang mempengaruhi penggunaan pendekataan pengeluaran untuk mengklasifikasian desil dibandingkan pendapatan masyarakat.
Menurutnya, saat ini BPS belum memiliki data pendapatan yang lengkap untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai konteks, dalam sistem tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 kategori atau desil.
Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
“Kenapa tidak pendapatan? Karena kita tidak memiliki data pendapatan, sehingga kita lakukan pengeluaran. Nah, data pengeluaran tersebut kita bisa lakukan perrankingan, bahwa asumsinya bahwa dengan yang ranking pengeluaran 1, 2, 3, dari spek atas itu nanti terkait dengan kondisi ekonominya,” ujar Setia dalam Diskusi Metodologi Penentual Desil dan Pengukuran Kemiskinan Indonesia, di Jakarta, Jumat (11/9).
Meski demikian, ia juga mengatakan bahwa penentuan desil tidak hanya diurutkan berdasarkan pengeluaran, melainkan terdapat 40 variable lain. Setia juga menyatakan bahwa data yang dimiliki oleh BPS saat ini belum mutakhir dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang menyebabkan banyaknya kesalahan penetapan desil.
Pasalnya, terdapat kasus di mana anggota DPR yang mendapatkan desil 4, sedangkan tukang becak justru ditetapkan pada desil 9.
“Karena data ini tidak mutakhir. Itu ya, data ini tidak mutakhir, dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” ujarnya.
Dengan demikian, BPS juga membuka peluang untuk menggabungkan sumber data yang dimiliki kementerian dan lembaga lain untuk menyempurnakan data BPS agar lebih akurat. Beberapa data yang akan dimanfaatkan seperti Kementerian Sosial, PLN, hingga penggunaan pulsa.
“Kalau kita bicara data, itu sangat memungkinkan bahwa kita berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang ada. Tidak hanya tentu pajak, untuk yang lain juga bisa saja,” katanya.
Setia juga menambahkan, salah satu cara untuk memutakhirkan data-data tersebut adaah menggunakan sensus ekonomi 2026.