PN Jakpus Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, Ini Penyebabnya

Dalam putusan tersebut juga tertulis, KPU sebagai tergugat harus membayar denda ganti rugi materil sebesar Rp500 juta kepada penggugat Partai Prima. Hal tersebut diputuskan karena majelis hakim PN Jakpus menilai Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat.

Putusan juga menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat atau KPU ebesar Rp410 ribu. Dalam putusan tersebut, KPU juga dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim juga menyatakan, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta atau uitvoerbaar bij voorraad. 

Perkara ini bermula saat Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU saat dilakukannya verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.  Partai Prima juga menganggap KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi. Hal tersebut membuat keanggotaan Partai Prima di 22 provinsi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU. 

Partai Prima mengklaim, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS ternyata telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan.

Akibat dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia. Untuk itu, Partai Prima melayangkan gugatan perdata kepada KPU pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.