Prasasti Proyeksi Defisit Melebar ke 3,5% Jika Minyak US$100 per Barel

Jakarta, FORTUNE - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memperkirakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar ke kisaran 3,3–3,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), melampaui batas 3 persen yang selama ini dijaga pemerintah. Perkiraan tersebut disampaikan di tengah tekanan harga energi global yang masih tinggi serta pelemahan nilai tukar rupiah. 

“Dalam skenario harga minyak sekitar USD100 per barel dan Rupiah di kisaran Rp17.000 per dolar, kami memperkirakan defisit fiskal berpotensi melebar ke kisaran 3,3–3,5 persen dari PDB,” ujar Board of Experts Prasasti, Halim Alamsyah, dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Sebelumnya, pemerintah dalam konferensi pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 31 Maret 2026 menyampaikan tidak terdapat kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah juga menyatakan masih membahas harga BBM nonsubsidi bersama PT Pertamina (Persero) dan penyedia swasta.

Di sisi lain, Prasasti mencatat harga minyak global saat ini berada di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dan ketidakpastian pasokan energi dunia.

“Harga minyak pada dasarnya mengikuti harga pasar. Indonesia membeli di pasar. Produksi domestik baik melalui K3S maupun Pertamina pun dijual dengan mengacu pada harga pasar,” ujar Board of Experts Prasasti dan pakar energi Indonesia, Arcandra Tahar.

Menurutnya, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah meningkatkan kompleksitas kebijakan pemerintah. Jika harga BBM dipertahankan, beban subsidi energi berpotensi meningkat. Sebaliknya, penyesuaian harga berisiko mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Prasasti memperkirakan penyesuaian harga BBM dapat menambah inflasi sebesar 0,7 hingga 1,8 poin persentase, tergantung pada besaran dan waktu kebijakan.

“Dalam skenario harga minyak tinggi yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berpotensi melambat. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat turun ke kisaran 4,7–4,9 persen,” kata Halim.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menyatakan kebijakan penahanan harga BBM saat ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, namun bergantung pada perkembangan harga minyak global.

“Apabila kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, akan semakin sulit menahan harga BBM tidak naik,” ujar Piter.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi kebijakan antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Prasasti menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap sektor industri, termasuk potensi kenaikan biaya produksi akibat tekanan harga energi dan gangguan pasokan global. Pasalnya, tekanan yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini tidak berasal dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan konvergensi berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

“Kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan terhadap fiskal negara, serta perubahan pada neraca eksternal secara bersamaan mempersempit ruang kebijakan ekonomi. Kondisi ini membuat pemerintah perlu mengelola kebijakan makro secara lebih hati-hati,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tambahan subsidi energi hingga Rp100 triliun pada 2026 untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Di sisi lain, pemerintah memastikan posisi fiskal tetap terjaga. Defisit APBN 2026 ditargetkan berada di level 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan asumsi harga minyak mentah mencapai US$100 per barel hingg akhir tahun.