Siapa Tony Blair? Mantan PM Inggris Jadi Dewas Danantara
- Tony Blair adalah mantan Perdana Menteri Inggris yang menjabat selama 10 tahun dan menjadi pemimpin Partai Buruh.
- Setelah mundur dari jabatannya, Blair mendirikan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) untuk memberikan nasihat tentang strategi, kebijakan, dan pelaksanaan kepada para pemimpin politik di seluruh dunia.
- Selain fokus pada kebijakan domestik di Inggris, Blair juga berperan dalam membawa perdamaian ke Irlandia Utara dan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menyebutkan Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair akan menjadi salah satu Dewan Pengawas Danantara. Hal ini ia sampaikan setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).
Sebelumnya, Tony Blair diketahui beberapa kali berkunjung ke Indonesia. Pada Juli 2023, Blair bertemu Menko Airlangga untuk membahas pembangunan di Indonesia. Pada April 2024, Blair kembali ke Indonesia untuk bertemu dengan Prabowo Subianto yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan.
Lantas sebenarnya siapa Tony Blair? Berikut profil Tony Blair, mulai dari pendidikan hingga perjalanan karier politiknya.
Profil Tony Blair
Tony Blair merupakan salah satu mantan Perdana Menteri Inggris yang lahir 6 Mei 1953 di Edinburgh, Skotlandia. Blair lulus dari Universitas Oxford pada 1975 dan terpilih menjadi anggota parlemen pada 1983.
PM Inggris termuda dan pimpin Partai Buruh
Blair menjabat sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada 1997—2007. Blair menjadi perdana menteri Inggris termuda sejak 1812 dan menjabat selama 10 tahun, periode kedua terpanjang setelah Margaret Thatcher.
Dilansir Britannica, Blair memimpin Partai Buruh pada 1994, setelah kematian mendadak John Smith. Di bawah kepemimpinannya, Partai Buruh bertransformasi menjadi lebih moderat dengan menghapus komitmen terhadap nasionalisasi dan mendukung integrasi Inggris ke dalam Uni Eropa.
Pada 1997, Blair yang memimpin Partai Buruh memenangkan pemilu dengan janji perubahan.
Kebijakan-kebijakan Tony Blair sebagai PM Inggris
Masa jabatan pertama Tony Blair ditandai dengan kebijakan "Jalan Ketiga" yang menggabungkan kebijakan progresif dengan pasar bebas. Ia juga membawa Inggris berperan dalam operasi perdamaian internasional.
Pada 2003, Blair mendukung invasi Irak bersama Amerika Serikat yang mengundang kritik.
Blair terpilih kembali dalam pemilu Inggris pada 2001, tetapi perang Irak mengurangi popularitasnya. Pada 2005, meskipun memenangkan kembali, ia berjanji mundur karena ketidakpuasan internal.
Pada 2007, ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Gordon Brown.
Pada 2016, Laporan Chilcot mengkritik Blair atas keputusan invasi Irak. Menanggapi itu, Blair membela tindakannya sebagai keputusan yang diambil dengan niat baik.
Pada 2017, ia mendirikan Tony Blair Institute for Global Change, mengkritik populisme otoriter dan kebijakan imigrasi Inggris yang terkait dengan Brexit.
Mendirikan Tony Blair Institute for Global Change (TBI)
Tony Blair mendirikan Tony Blair Institute for Global Change (TBI), organisasi nirlaba yang membawa keyakinan bahwa kesuksesan suatu negara dan kemampuannya untuk melakukan perubahan transformatif bergantung pada efektivitas kepemimpinan dan tata kelolanya.
Di bawah arahan Blair, TBI bekerja dengan para pemimpin politik dunia untuk menciptakan perubahan bagi rakyat. Blair memberikan nasihat tentang strategi, kebijakan, dan pelaksanaan, dengan teknologi sebagai penggerak ketiganya.
Selama masa jabatannya, Blair melaksanakan agenda kebijakan domestik yang besar. Sejumlah kebijakan Blair di TBI yang berdampak, antara lain:
Kinerja sektor pendidikan dan kesehatan di Inggris meningkat pesat
Kejahatan berkurang sepertiga
Program besar liberalisme sosial dan perubahan konstitusional diperkenalkan
Departemen Pembangunan Internasional dibentuk
Bantuan luar negeri Inggris untuk Afrika meningkat tiga kali lipat.
Selain itu, dalam situs resmi TBI, Blair turut serta mendukung undang-undang penting untuk menangani perubahan iklim. Semua ini dilakukan dalam konteks pertumbuhan ekonomi.
Tony juga diklaim membantu perdamaian ke Irlandia Utara dengan mengamankan Perjanjian Jumat Agung pada 1998, dan ia merupakan pendukung kebijakan luar negeri intervensionis.
Blair juga disebut telah lama mendukung dan bekerja untuk normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab yang berkontribusi pada penandatanganan Perjanjian Abraham yang bersejarah pada 2020.
Demikianlah profil Tony Blair, Mantan Perdana Menteri Inggris yang akan menjabat sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara.
