Program Gentengisasi Sudah Dimulai, UMKM Jatiwangi Serap Pesanan Rp3 M

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program gentengisasi merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan agar pembangunan perumahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

“Ini adalah karya kebijakan Presiden Prabowo. Negara hadir bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memastikan pembangunan itu memberi manfaat bagi rakyat kecil dan UMKM kita,” ujar Maruarar dalam keterangannya.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat memperluas pasar bagi industri genteng UMKM, tidak hanya di Majalengka tetapi juga di berbagai daerah lainnya. Ia juga mengingatkan agar produsen genteng menjaga kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“UMKM harus punya daya saing tinggi dengan menjaga kualitas dan membuat standar sesuai SNI,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah dan sejumlah pihak mengumumkan total pemesanan genteng sebanyak 24 truk dari sentra produksi Jatiwangi. Dari jumlah tersebut, 14 truk telah dilepas untuk dikirim ke berbagai proyek pembangunan perumahan.

Selain berasal dari program pemerintah, sebagian pesanan juga datang dari sektor swasta. Dua pengembang perumahan subsidi, Angga dan Wawan, memesan masing-masing empat truk genteng untuk proyek perumahan yang sedang mereka bangun di Bogor dan Serang.

Maruarar juga menyampaikan komitmen pribadi untuk memesan tambahan 10 truk genteng yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

Program gentengisasi juga didorong oleh sejumlah program perbaikan rumah dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan bahwa pada tahap awal tahun ini pemerintah provinsi menyiapkan program perbaikan rumah sebanyak 250 unit. Seluruh kebutuhan atap rumah dalam program tersebut akan menggunakan genteng.

“Untuk tahap pertama tahun ini ada 250 unit rumah yang akan diperbaiki. Dengan kebutuhan genteng sekitar Rp2 juta per rumah, maka potensi belanja genteng mencapai sekitar Rp500 juta,” ujar Herman.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga mengalokasikan program perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 1.715 unit pada 2026. Program tersebut diperkirakan menyerap genteng dari pengusaha lokal dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar.

“Tahun 2026 kami akan melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni 1715 unit dan diperkirakan belanja untuk kebutuhan genteng mencapai sekitar Rp1,5 miliar,” kata Bupati Majalengka H. Eman Suherman.

Di tingkat pusat, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga direncanakan memperbaiki sekitar 900 rumah di Kabupaten Majalengka. Kebutuhan genteng dari program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar.

Jika digabungkan, total komitmen pembelian genteng dari berbagai pihak mencapai sekitar Rp3 miliar yang diarahkan untuk menyerap produksi UMKM genteng di Jatiwangi.

Penyerapan genteng oleh pemerintah dan pengembang perumahan tersebut mendapat respons positif dari para pelaku usaha di sentra produksi Jatiwangi.

Salah satu perajin genteng, Riswan, mengatakan dukungan pemerintah memberikan harapan baru bagi industri genteng lokal yang sempat menghadapi penurunan permintaan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, adanya dukungan dari pemerintah membuat industri genteng di Jatiwangi kembali hidup dan memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Ia juga berharap program tersebut dapat terus berlanjut agar produk genteng Jatiwangi tidak hanya dimanfaatkan di wilayah setempat, tetapi mampu menembus pasar di berbagai daerah di Indonesia.