Program Kompor Listrik Berlanjut, ESDM Gandeng UGM hingga ITB
- Kementerian ESDM tengah menguji berbagai jenis kompor listrik bersama PLN, UGM, ITB, dan BBSP untuk menilai efisiensi serta kesiapan program konversi dari LPG ke listrik.
- Hasil uji coba akan digunakan untuk menghitung konsumsi listrik bulanan, estimasi biaya penggunaan, dan menyusun konsep implementasi sebelum dibahas dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
- Pemerintah mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 guna mendukung program konversi kompor LPG ke listrik dan mengurangi ketergantungan impor LPG.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mematangkan rencana pengembangan program kompor listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Saat ini, pemerintah masih berada pada tahap pengujian sebelum menentukan skema implementasi program tersebut.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan uji coba dilakukan bersama PT PLN (Persero), sejumlah perguruan tinggi, serta Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BBSP).
“Ini baru dites. Baru dites. Kita baru tes (kompor listrik) di BBSP (Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa). Jadi kita bekerja sama sama dengan tim PLN, bersama universitas (seperti) UGM dan ITB,” kata Eniya di Jakarta, melansir Antara, Senin (20/7).
Menurut dia, Kementerian ESDM juga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menguji berbagai jenis kompor listrik sekaligus mengukur tingkat efisiensinya. “Jadi tes itu sedang kita lakukan sekarang. Perbedaan berbagai kompor listrik, terus nanti efisiensinya berapa,” katanya.
Hasil pengujian tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menghitung konsumsi listrik bulanan, estimasi biaya penggunaan, hingga menyusun konsep implementasi program sebelum dibahas lebih lanjut bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Berdasarkan itu nanti kita hitung konsumsi per bulan, terus kira-kira berapa harganya. Terus bagaimana konsepnya itu nanti kita bahas dulu dengan Pak Menteri (ESDM, Bahlil Lahadalia),” ujarnya, menambahkan.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan kompor listrik untuk rumah tangga dengan daya di bawah 900 volt ampere (VA) sebagai bagian dari rencana konversi penggunaan kompor LPG ke kompor listrik.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dana tersebut direncanakan digunakan untuk mendukung program konversi sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor LPG.
Gagasan pengalihan penggunaan kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan rencana konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik dengan pertimbangan menjaga kenyamanan masyarakat selama proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Wacana tersebut kembali mengemuka ketika harga energi dunia melonjak akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Saat itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk melanjutkan transisi menuju kompor listrik.
Menurut Eddy, biaya konversi ke kompor listrik dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi impor LPG. Ia juga menilai ketergantungan pada LPG membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia.
Dengan masih berlangsungnya tahap pengujian, pemerintah belum menetapkan skema final implementasi program kompor listrik. Hasil uji efisiensi, perhitungan biaya, serta kajian teknis akan menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan kebijakan konversi dari kompor LPG ke kompor listrik.
