Pungutan Ekspor Sawit ke BPDPKS Anjlok 51,8 Persen di 2022
Jakarta, FORTUNE - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat penerimaan dari pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada 2022 mencapai Rp34,5 triliun. Angka tersebut turun 51,8 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp71,6 triliun.
Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurachman, mengatakan penurunan tersebut disebabkan kebijakan pelarangan ekspor yang diberlakukan pemerintah nyaris sebulan dari 28 April hingga 22 Mei 2022. Ini berimbas pada penurunan volume ekspor dari 37,78 juta metrik ton pada 2021 menjadi 34,67 juta metrik ton pada 2022.
Menyusutnya penerimaan BPDPKS juga disebabkan penghapusan tarif PE kelapa sawit dan turunannya hingga 31 Agustus 2022, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2022.
“Pada April dan Mei 2022, pemerintah tetapkan melarang produk-produk kelapa sawit dan turunannya sehingga dalam masa 1 bulan tidak ada kegiatan ekspor," ujar Eddy dalam konferensi pers BPDPKS, Kamis (22/12)
Meski demikian, jelas Eddy, kinerja imbal hasil dana kelolaan pada 2022 Rp800 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan program-program yang meliputi pemberian dukungan untuk program wajib biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan kemitraan.
“Sektor sawit di Indonesia yang melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja dapat terus mendorong PDB di sektor perkebunan pada angka yang positif sehingga PDB Indonesia di triwulan III/2022 dapat bertumbuh positif di angka 5,72 persen. Industri kelapa sawit ini telah berkontribusi pada pendapatan pemerintah, keuntungan bagi perusahaan, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan bagi petani kecil," kata Eddy