Revisi UU IKN Bakal Ubah 20 Aturan Turunan

Jakarta, FORTUNE - Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berdampak pada 20 aturan turunan yang telah dirilis pemerintah dalam kurun 2022-2023. Ada tiga Peraturan Pemerintah, empat Peraturan Presiden, satu Peraturan Menteri Keuangan dan satu Peraturan Menteri PPN, satu Peraturan LKPP, serta 10 Peraturan Kepala Otorita IKN.

"Sebagai implikasi perubahan undang-undang IKN, peraturan pelaksana harus diubah dalam waktu 2 bulan," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Senin (22/8).

Suharso menjabarkan sejumlah poin yang akan diubah dalam revisi UU IKN.

Pertama, terkait kewenangan khusus Otorita IKN dalam melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan (4P).