RI Bakal Gabung BRICS, CSIS: Tak Perlu Karena Sudah Ada di G20

25 Okt 2024, 15:19 WIB

Eko Wahyudi

Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia. (Dok. Kementerian Luar Negeri)

Intinya sih...

Yose Rizal Damuri menyatakan bahwa Indonesia seharusnya lebih mengandalkan posisi pada G20 daripada bergabung dengan BRICS.
Ia menilai bahwa status Indonesia sebagai anggota G20 telah memberikan platform yang memadai untuk menyuarakan kepentingan nasional pada tingkat global.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Langkah Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok negara BRICS mendapat tanggapan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Menurut Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, langkah tersebut dianggap tidak perlu, mengingat Indonesia telah memiliki peran di panggung global melalui keanggotaan G20.

Yose menjelaskan bahwa Indonesia seharusnya lebih mengandalkan posisi pada G20 daripada bergabung dengan BRICS. Ia menilai bahwa status Indonesia sebagai anggota G20 telah memberikan platform yang memadai untuk menyuarakan kepentingan nasional di tingkat global, berbeda dengan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang tidak memiliki kanal serupa.

"Indonesia sudah menjadi negara G20, kita enggak terlalu memerlukan satu platform baru untuk mempunyai penampilan atau corong di tingkatan global," kata Yose saat media briefing yang bertajuk Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

BRICS, yang pada awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, merupakan forum informal yang dibentuk pada 2006 untuk membahas isu-isu global terkini. Namun, pada 2023 keanggotaan BRICS diperluas dengan bergabungnya beberapa negara, termasuk Ethiopia, Iran, Mesir, dan Persatuan Emirat Arab.

Peran Indonesia di ASEAN dan G20

Yose menyoroti bahwa dibandingkan dengan tiga negara ASEAN lainnya yang disebutkan sebagai mitra BRICS—yakni Malaysia, Vietnam, dan Thailand—posisi Indonesia di atas mereka dalam konteks global.

Oleh karena itu, bergabung dengan BRICS dinilai tidak memberikan keuntungan tambahan bagi Indonesia, terutama karena tujuan kelompok tersebut hingga kini belum sepenuhnya jelas.

"Seharusnya, Indonesia itu sudah berada di atas dari tiga negara anggota ASEAN ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Yose mengusulkan agar Indonesia memanfaatkan keanggotaan pada G20 untuk memperkuat posisi ASEAN di forum tersebut, seperti yang dilakukan Uni Afrika yang baru-baru ini diterima sebagai anggota G20.

"Kalau perlu, kita membawa ASEAN untuk menjadi salah satu anggota G20, seperti African Union misalnya. Dan itu yang kita harus coba kembangkan ke depan-depannya," katanya.

Yose menekankan bahwa hingga saat ini, tujuan BRICS sebagai kelompok ekonomi dan politik global masih belum begitu jelas. Hal ini menambah keraguan mengenai seberapa relevan dan menguntungkan bagi Indonesia untuk menjadi anggota organisasi tersebut.

Ia berpendapat bahwa Indonesia sebaiknya tetap berfokus pada upaya memperkuat G20 dan memanfaatkan posisi tersebut untuk mengadvokasi isu-isu regional dan global.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan forum kerja sama ekonomi BRICS.

Keinginan itu disampaikan langsung Sugiono saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia, pada Rabu (24/10). Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Sugiono mengatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti ikut kubu tertentu, melainkan berpartisipasi aktif pada semua forum.