Soal RUU Perampasan Aset, Jokowi: Sudah Lama Masa Enggak Rampung

Diketahui, ada enam pimpinan instansi yang dimintai persetujuan draft RUU, per (31/3) baru tiga yang sudah memberikan persetujuan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly; serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Sementara, tiga pimpinan instansi yang belum menandatangani adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

RUU Perampasan Aset mulai banyak dibicarakan sejak Ketua Komisi II DPR RI, Bambang Wuryanto, mengusulkan pemerintah untuk melobi ketua umum parpol. “Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa,” katanya dalam RDP dengan Mahfud MD (29/3).

Pada saat itu, Bambang mengaku tak berani mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tak diperintah pimpinannya. "Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," ujarnya pada Mahfud MD.

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset bisa membuat Pemilu serentak yang akan dilaksanakan 2024, bisa lebih tertib.

Oleh sebab itu, RUU ini harus segera disahkan. "Ini bukan soal Pemilu saja, soal illicit enrichment,” ujarnya seperti dikutip Kompas.com (11/4). “Ketika ada 1-2 yang melanggar pada saat Pemilu nama mereka akan hancur. Nama mereka tidak akan mendapatkan dukungan dari rakyat."