Sulteng Siap Pasok Kebutuhan Material untuk Pembangunan IKN

Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong terwujudnya percepatan pembangunan tahap satu IKN pada 2022-2024. Percepatan ini berupa penyusunan berbagai peraturan turunan dari Undang-Undang IKN yang sudah disetujui DPR, kesiapan lahan IKN, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta, mengatakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sudah menyiapkan sejumlah peraturan yang diprioritaskan, yakni 2 Peraturan pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden (Perpres), dan 3 Peraturan Menteri/Lembaga.

“Kami melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi leading sector pembangunan IKN, untuk mendapat gambaran siapa kerjakan ada dan bertanggung jawab apa,” katanya dalam rapat koordinasi di Gedung Bina Graha, Rabu (2/2).

Sebelumnya, Kepala satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menyampaikan pembangunan fisik IKN Nusantara akan dimulai pada awal semester II/2022. Hal ini diperlukan agar pembangunan tahap satu bisa rampung sebelum 2024.

"Semakin cepat semakin baik. Kami sih menyarankan awal semester dua sudah betul-betul di lapangan. Meskipun kita sudah mulai dari sekarang untuk bangunan yang prioritas KIPP," tutur Imam dalam diskusi virtual, Rabu (2/2).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengungkapkan pembangunan IKN Nusantara rencananya akan dilakukan dalam lima tahapan hingga 2045.

Pada tahap pertama di tahun 2022-2024, Made mengatakan, "pembangunan IKN itu akan lebih difokuskan kepada penyediaan infrastruktur dasar dan juga pembangunan dari kawasan inti dari pusat pemerintahan (KIPP) IKN.”

Selain itu, sarana prasarana utama, pemindahan Aparat Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri, serta inisisasi sektor ekonomi juga menjadi fokus di tahapan pertama ini. Diharapkan, sebelum 16 Agustus 2024, target tahap pertama ini sudah selesai dilaksanakan.