Tantangan B50 Menuju Swasembada Solar

Sejalan dengan Fadhil, Kepala Divisi Riset Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Dimas Pamungkas, menilai penundaan implementasi B50 pada 2026 sebagai keputusan yang rasional, terutama di tengah stagnasi produksi CPO.

Jika dipaksakan, peningkatan serapan domestik berpotensi menekan ekspor dan mengerek harga CPO global hingga US$1.200 per ton.

“Kenaikan yang dipicu keterbatasan pasokan ini justru berisiko melemahkan daya saing Indonesia karena konsumen bisa beralih ke minyak nabati lain, dan negara pesaing terdorong meningkatkan produksi,” ujar Dimas.

Artinya, risiko B50 bukan hanya soal kesiapan teknis, tetapi juga implikasi langsung terhadap posisi Indonesia di pasar minyak nabati global.

Di sisi lain, struktur pendanaan program biodiesel juga berada dalam tekanan yang tak bisa diabaikan. Simulasi pendanaan menunjukkan bahwa pada B40, dukungan Public Service Obligation (PSO) 2025 sudah mencapai sekitar 6,9 juta KL dengan kebutuhan insentif Rp35,5 triliun. Pada skema B50, angka tersebut diperkirakan melonjak drastis menjadi Rp45 triliun–60 triliun per tahun.

Masalahnya, dana BPDP sangat bergantung pada pungutan ekspor. Ketika ekspor turun—karena lebih banyak CPO dialihkan ke domestik—pemasukan BPDP justru menyusut di saat kebutuhan subsidi meningkat. Dimas memperkirakan kebutuhan insentif biodiesel akan meningkat menjadi Rp37 triliun–40 triliun pada 2026.

Sementara itu, perwakilan BPDP Sawit yang hadir secara daring, Ahmad Zuhdi, mengakui implementasi B50 akan membawa konsekuensi pendanaan yang tidak kecil bagi lembaganya. Ia menjelaskan makin tinggi tingkat campuran biodiesel, makin besar pula kebutuhan alokasi pembiayaan yang harus ditampung oleh BPDP.

“Jika nanti menjadi B50, maka alokasi pendanaan yang harus disiapkan BPDP tentu akan semakin besar,” ujarnya.

Kondisi ini akan kian berat jika produktivitas perkebunan sawit tidak mampu mengimbangi peningkatan suplai yang dibutuhkan. Produktivitas yang stagnan berarti volume ekspor berpotensi menurun karena sebagian CPO harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketika ekspor turun, pungutan ekspor ikut melemah—dan di titik itulah BPDP menghadapi tekanan langsung.

Zuhdi menegaskan bahwa tekanan pemasukan akibat menurunnya volume ekspor bukan hanya memengaruhi ketersediaan dana untuk subsidi biodiesel, tetapi juga stabilitas layanan BPDP secara keseluruhan. Walaupun demikian, ia berharap program pendanaan ini tetap dapat dijalankan tanpa mengganggu berbagai inisiatif strategis di sektor hulu.

“Fokus utama BPDP pada dasarnya tetap di sisi hulu. Jadi, kami berharap pendanaan tidak akan mengurus program-program yang menyasar peningkatan produktivitas petani dan keberlanjutan industri,” katanya.

Di sisi industri, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Ernest Gunawan, menegaskan bahwa pelaku industri pada prinsipnya siap mendukung percepatan bauran energi, tapi implementasi B50 tidak bisa dilakukan secara mendadak.

“Pak Presiden (Prabowo Subianto) menanyakan kesiapan kami. Kalau dimulai di semester kedua 2026, mungkin kami bisa bilang siap. Tapi kalau harus berjalan penuh satu tahun, ya kapasitas 22 juta kiloliter kami belum tentu cukup,” ujarnya.

Ernest mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kembali pengalaman pada 2022, ketika stok minyak goreng hilang di pasaran meski saat itu Indonesia baru menerapkan B30.

“Secara teknis biodiesel dan minyak goreng sudah dipisahkan, tapi pengalaman itu menunjukkan betapa sensitifnya pasar sawit jika ada perubahan mendadak,” katanya.

Dari sisi kualitas, tantangan teknis juga menjadi perhatian. Ernest menyebut bahwa B40 masih dalam batas spesifikasi yang dapat dipenuhi industri, tapi B50 memiliki tuntutan yang jauh lebih ketat.

“Water content, water freeze rate, dan stabilitas oksidasi—itu tiga parameter yang akan sangat menantang jika B50 diterapkan,” ujarnya.

Untuk penanganan dan penyimpanan, Aprobi menyatakan pabrik-pabrik biodiesel telah memiliki fasilitas memadai, termasuk nitrogen blanketing dan floating tank untuk menghindari kontaminasi udara serta kenaikan kadar air. Namun, peningkatan standar tetap membutuhkan waktu adaptasi. “Industri siap, tapi implementasi harus dilakukan hati-hati,” katanya.

Ernest juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu pelaksana program biodiesel terbesar di dunia. Banyak negara, katanya, menjadikan Indonesia sebagai rujukan karena berhasil menjalankan mandat campuran hingga B40 secara nasional. “Kita sering disebut big brother biodiesel. Skala kita paling besar di dunia,” ujarnya.

Pertumbuhan kapasitas industri biodiesel sebenarnya menunjukkan tren positif jangka panjang.

Sejak 2005, dari kurang dari 10 juta kiloliter, kapasitas terpasang terus meningkat hingga pada 2025 mencapai 19,15 juta kiloliter, dengan target konsumsi domestik sebesar 15,15 juta kiloliter. Hingga November 2025, penyaluran biodiesel baik PSO maupun non-PSO telah mencapai 13,4 juta kiloliter.

Pada 2026, konsumsi domestik biodiesel diproyeksikan naik menjadi 15,6 juta kiloliter.

Sementara itu dari sektor hulu perkebunan, Pengurus Bidang Komunikasi Media Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mochamad Husni, menegaskan tantangan terbesar menuju B50 bukan semata kesiapan industri biodiesel, melainkan kondisi produksi sawit nasional yang mengalami stagnasi.

Data GAPKI menunjukkan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) Indonesia cenderung datar dalam lima tahun terakhir, berada di kisaran 51 juta–54 juta ton per tahun.

Dari jumlah itu, CPO masih menjadi penyumbang terbesar dengan volume 46 juta–50 juta ton, sementara PKO berkisar pada 4,1 juta–4,7 juta ton.

Puncak produksi terjadi pada 2023 ketika total output menembus 54,8 juta ton, sebelum kembali menurun pada 2024 dan berlanjut hingga catatan Oktober 2025.

“Tanpa replanting yang masif, banyak kebun rakyat kini diisi pohon tua yang sudah tidak produktif,” ujarnya.

Kondisi inilah yang memperparah stagnasi produksi nasional dan menjadi batas dari kemampuan industri memasok kebutuhan bahan baku biodiesel.

Untuk mengatasi stagnasi ini, industri sawit mengambil sejumlah langkah strategis. Berbagai upaya peningkatan produktivitas dilakukan, mulai dari kerja sama riset, percepatan program peremajaan (replanting), hingga inovasi dalam proses penyerbukan tanaman. Salah satu terobosan bahkan melibatkan introduksi serangga penyerbuk dan bibit unggul dari Tanzania untuk meningkatkan hasil panen kebun rakyat.

“Replanting dan peningkatan produktivitas terus kami genjot. Sawit ini industri strategis nasional, jadi harus dijaga keberlanjutannya,” kata Husni.

Upaya ini diharapkan dapat mengangkat kapasitas produksi dalam jangka menengah dan memastikan pasokan tetap aman jika kebijakan biodiesel terus meningkat.

Meski demikian, pelaku usaha sawit menegaskan bahwa kehati-hatian pemerintah dalam menunda implementasi B50. Husni menekankan bahwa GAPKI siap mendukung keberhasilan program biodiesel, namun kenaikan campuran harus disertai kepastian ketersediaan bahan baku agar tidak menekan pasar domestik maupun ekspor.

“Kami tentu mendukung program pemerintah. Tapi perlu perhitungan matang soal ketersediaan bahan baku. Penundaan B50 mungkin bagian dari kehati-hatian itu,” ujarnya.