Tolak Perppu Cipta Kerja, Puluhan Buruh Bakal Demo Serentak

Iqbal mengatakan pertemuan Menaker Ida Fauziyah dengan perwakilan buruh tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pertemuan tersebut dinilai tidak menjawab permasalahan yang ada. Sebelumnya, Presiden KSPI, Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea melakukan pertemuan secara tertutup dengan Ida Fauziyah di Kantor Kemenaker, Jakarta, pada Kamis (5/1).

Iqbal menyampaikan demonstrasi itu akan dilakukan bersamaan dengan unjuk rasa di sejumlah daerah industri. Dia menyebut ada sekitar 10.000 orang buruh yang akan berdemonstrasi di daerah-daerah industri selain Jakarta.

Hal yang dibahas yakni terkait Perppu Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan. Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Partai Buruh menuturkan, hasil pertemuan tersebut tidak menjawab persoalan yang dipermasalahkan oleh para buruh.

Setidaknya, terdapat 9 poin yang dipersoalkan para buruh, yaitu upah minimum, outsourcing, pesangon, tenaga kontrak, pemutusan hubungan kerja (PHK), pengaturan jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana yang dihilangkan dalam Perppu Cipta Kerja.

Iqbal mengungkapkan hasil pertemuan dengan Menaker. Dia mengatakan, Menaker akan mencoba berdiskusi bersama dengan serikat buruh untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Perppu Cipta Kerja.

Iqbal pun mempertanyakan apakah ada jaminan bahwa PP tersebut memasukkan hasil diskusi antara serikat buruh dan tim Kadin. “Kita tanya, ada jaminan nggak PP itu memasukan apa yang sudah kami diskusikan lebih dulu dengan tim Kadin? Enggak bisa jawab. Kalau begitu ketidakpastian dong,” ujarnya.

Menurutnya, andaikan ada jaminan dari pemerintah, setidaknya oleh Kemnaker, bahwa PP bisa menampung dan mengadopsi sejumlah kesepahaman antara tim Kadin dengan serikat buruh, pihaknya mungkin tidak akan melakukan aksi unjuk rasa.  Pasalnya, tidak ada titik terang dalam permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, para buruh kemudian memutuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa pada 14 Januari 2023 di Istana Negara, Jakarta. Aksi tersebut diluncurkan sembari menunggu Perppu Cipta Kerja dibawa ke DPR, juga menunggu keseriusan pemerintah untuk mengundang seluruh serikat buruh termasuk serikat petani untuk membahas aturan turunan dari Perppu Cipta Kerja.