Utang Luar Negeri RI Turun Tipis Menjadi Rp7.103 Triliun

- Utang luar negeri (ULN) Indonesia turun tipis menjadi US$424,4 miliar atau setara Rp7.103 triliun pada triwulan III 2025.
- Struktur ULN Indonesia masih sehat dengan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada triwulan III 2025.
- ULN pemerintah tertekan oleh menurunnya arus masuk modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Jakarta, FORTUNE - Utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat turun pada triwulan III 2025 menjadi US$424,4 miliar atau setara Rp7.103 triliun (asumsi kurs Rp16.738 per dolar AS). Angka ini turun 1,8 persen dibandingkan kuartal II 2025, US$432,3 miliar.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, jika dibandingkan secara tahunan ULN Indonesia hanya turun 0,6 persen (yoy). Meski demikian ini masih lebih baik dibandingkan pada triwulan II 2025 yang meningkat sebesar 6,4 persen (yoy).
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta," jelas Ramdan dalam keterangan resminya, Senin (17/11).
Meski masih tinggi, Ramdan mengatakan struktur utang luar negeri Indonesia masih cukup sehat karena didukung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal tersebut tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada triwulan III 2025, dari 30,4 persen pada triwulan II 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1 persen dari total ULN.
Secara rinci, ULN pemerintah tercatat sebesar US$210,1 miliar, secara tahunan tumbuh 2,9 persen. Angka ini, masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada triwulan II 2025.
Ramdan mengatakan bahwa ULN pemerintah tertekan oleh menurunnya arus masuk modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan porsi 23,1 persen dari total ULN pemerintah, kemudian Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengambil 20,7 persen.
Adapun, jasa pendidikan mengambil porsi 7,0 persen dari ULN pemerintah, diikuti sektor konstruksi 10,7 persen, transportasi dan pergudangan 8,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 7,5 persen.
"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," katanya.
Sementara untuk ULN swasta, posisinya tercatat sebesar US$191,3 miliar pada triwulan III 2025. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada triwulan II 2025 sebesar US$193,9 miliar.
"Secara tahunan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy) menjadi sebesar 1,9 persen (yoy)," katanya.
Perkembangan ULN swasta sebagian dipengaruhi oleh utang dari lembaga keuangan yang terkontraksi sebesar 3,0 persen secara tahunan,serta perusahaan bukan lembaga keuangan yang turun sebesar 1,7 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan porsi mencapai sekitar 81 persen terhadap total ULN swasta.
Guna menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah bakal terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.


















