Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapannya viralnya puluhan ribu motor operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal tersebut memicu berbagai respon dari masyarakat, mengingat langkah pemerintah yang berencana untuk melakukan efisiensi untuk menghemat anggaran.
Purbaya mengatakan, pengadaan anggaran untuk motor dan komputer bagi proyek MBG pada tahun lalu telah diajukan. Namun, hal tersebut telah ditolak oleh Kementerian Keuangan.
“Ini tahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah ditolak. Yang tahun ini saya nggak tahu. Saya akan double check lagi, harusnya sama treatmentnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/4).
Purbaya memastikan bahwa ia akan melakukan pengecekan ulang terkait pengadaan kendaraan tersebut. “Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa. Tapi harusnya utamanya untuk makanan,” kata Purbaya.
Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyatakan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung program MBG, khususnya bagi Kepala SPPG.
Meski demikian, ia memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan. Proses realisasi pengadaan motor secara bertahap, dimulai pada Desember 2025.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/4).
Dadan juga meluruskan informasi terkait jumlah pengadaan motor listrik mencapai 70 ribu unit. Ia menegaskan, realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa optimalisasi program MBG dari yang mulanya 6 hari menjadi 5 hari dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp20 triliun. Langkah optimalisasi menjadi langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global.
Optimalisasi ini dikecualikan bagi asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan daerah tingkat stunting tinggi.