Keberangkatan Haji 2026 Dimulai 22 April, Ini Jadwalnya

Pemerintah menetapkan rangkaian waktu penyelenggaraan haji secara terstruktur.

Keberangkatan jamaah akan berlangsung dalam dua gelombang hingga kloter terakhir diberangkatkan pada 21 Mei 2026.

Untuk puncak ibadah haji di Arafah, Irfan menyebutkan waktunya telah diproyeksikan.

“Puncak haji diperkirakan tanggal 25 sampai dengan 26 Mei di Arafah. Kemudian operasional pemulangan haji dimulai tanggal 1 Juni dan insyaallah berakhir pada tanggal 1 Juli 2026,” ujarnya.

Dengan demikian, siklus operasional haji 2026 berlangsung sejak 21 April hingga awal Juli 2026.

Irfan juga mengharapkan Presiden Prabowo Subianto dapat melepas langsung keberangkatan perdana jamaah pada 22 April.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh aspek layanan utama telah disiapkan.

Saat ini, proses berada pada tahap pengecekan akhir sebelum operasional penuh.

“Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional akhir,” tutur Irfan.

Dari sisi akomodasi, pemerintah menyediakan 177 hotel di Makkah yang tersebar di sejumlah kawasan seperti Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah.

Sementara di Madinah tersedia 100 hotel yang seluruhnya berada di kawasan Markaziyah.

“Di Madinah ada 100 hotel seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi,” ujarnya.

Untuk konsumsi, disiapkan 51 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah.

Sementara layanan transportasi mencakup bus antar kota, termasuk rute Madinah–Makkah, Jeddah–Makkah, hingga rute pemulangan.

“Transportasi jamaah juga sudah kita siapkan meliputi bis antar kota baik dari Madinah ke Makkah, kemudian dari Jeddah ke Makkah, maupun nanti dari Makkah ke Madinah ataupun dari Makkah ke Jeddah sebagai rute pulang,” kata Irfan.

Selain itu, bus Shalawat akan beroperasi selama 24 jam untuk mobilitas jamaah dari pemondokan ke Masjidil Haram.

Pada fase puncak haji, disiapkan bus Masyair untuk pergerakan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Di sektor kesehatan, tersedia 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah. Setiap kloter juga akan didampingi satu dokter dan satu tenaga kesehatan.

“Setiap kloter dari rombongan kita didampingi oleh 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan,” paparnya.

Dari sisi dokumen perjalanan, pemerintah memastikan seluruh jamaah telah mengantongi visa haji.

Namun, masih terdapat kendala pada sebagian visa petugas.

“Semua jamaah haji sudah keluar visanya, tinggal 325 petugas haji belum keluar visanya,” ujar Irfan.

Kendala tersebut disebut bersifat administratif.

“Kita cek, investigasi, sebagai kendala teknis. Mungkin kita masukkan datanya belum sesuai,” tuturnya.

Pemerintah menargetkan penyelesaian dilakukan sebelum jadwal keberangkatan petugas.

“Kita kejar untuk bisa berangkat pada waktu yang ditentukan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari kesiapan operasional, petugas haji telah mulai diberangkatkan lebih awal. Tahap awal dilakukan oleh tim advance pada 13 April 2026.

"Keberangkatan tim advance pada tanggal 13 April 2026," kata Irfan.

Selanjutnya, petugas Daerah Kerja (Daker) Bandara dan Madinah dijadwalkan berangkat pada 17 dan 18 April.

Sementara petugas Daker Makkah diberangkatkan dalam tiga gelombang pada 22, 23, dan 24 April.

Sebagai bagian akhir, delegasi Amirul Hajj dijadwalkan berangkat pada 19 Mei 2026.

Tahapan ini bertujuan memastikan seluruh infrastruktur dan layanan siap sebelum kedatangan jamaah dalam jumlah besar.

Pemerintah juga menegaskan larangan bagi masyarakat untuk berangkat haji tanpa visa resmi.

Kebijakan ini sejalan dengan peningkatan pengawasan oleh otoritas Arab Saudi.

“Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi,” ujar Irfan.

Ia mengingatkan adanya risiko serius bagi pelanggar.

"Beberapa titik-titik pasti akan ada pemeriksaan, karena itu kita harap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji mohon jangan berangkat, saya khawatir nanti akan ada permasalahan," tuturnya.

Selain potensi penahanan, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi jangka panjang.

Irfan menyebut ancaman blacklist hingga 10 tahun, yang berdampak pada larangan masuk kembali ke Arab Saudi.

Kasus sebelumnya menunjukkan risiko tersebut.

Sekitar seribu warga Indonesia pernah ditahan di Jeddah karena tidak memiliki visa haji, meskipun telah berada di Arab Saudi dengan visa lain seperti visa ziarah atau kerja.

“Mereka hanya punya visa ziarah ataupun visa kerja,” katanya.

Penyelenggaraan haji 2026 memasuki fase operasional dengan jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan dan dukungan layanan yang disiapkan secara menyeluruh.

Pemerintah menekankan kepatuhan terhadap ketentuan visa sebagai bagian dari kelancaran proses ibadah.