Kominfo Akan Rilis Panduan Etika Penggunaan Artificial Intelligence
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyusun Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menyatakan surat edaran itu akan menjadi panduan etika untuk organisasi dan perusahaan yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Di dalamnya terkandung pengertian kecerdasan artifisial serta panduan umum nilai, etika, dan kontrol kegiatan konsultasi, analisis, dan pemrograman yang memanfaatkan kecerdasan artifisial," kata dia dalam keterangan yang dikutip Jumat (24/11).
Nezar mengatakan keberadaan pedoman akan menjadi tata kelola AI agar bermanfaat secara optimal. Pada ranah global, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) telah menerbitkan Recommendation on the Ethics of AI, yang kemudian diadopsi oleh 193 negara anggota sebagai kerangka Etika AI.
"Dokumen UNESCO tersebut menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk merancang tata kelola AI yang tetap mengutamakan aspek keamanan, proporsionalitas, transparansi, hak asasi manusia, kesetaraan, budaya, dan keberlanjutan di setiap tahapan sistem AI," ujarnya.
Nezar mencontohkan upaya pemerintah Singapura menggunakan Singapore’s Model AI Governance Framework untuk memastikan peran manusia dalam pemanfaatan AI.
"Tiongkok juga baru saja mengeluarkan regulasi terkait generative AI, dan mitigasi risiko AI terhadap ketidakstabilan sosial. Sedangkan Uni Eropa saat ini tengah memroses kerangka regulasi terbarunya, yaitu European Union Act, yang akan meregulasi AI berdasarkan tingkatan risikonya," katanya.
Potensi publik yang tersesat akibat AI
Menurut Nezar, perkembangan teknologi AI memiliki banyak manfaat pada berbagai sektor kehidupan. Dia mencontohkan pembuatan video dengan menggunakan AI.
“Kita berharap developer aplikasi ini bisa memberikan watermark-nya bahwa gambar yang ditampilkan adalah hasil generatif AI. Ini penting supaya publik tidak tersesat dan tidak punya impresi salah terhadap produk AI yang mereka konsumsi," ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memitigasi segala risiko yang akan terjadi.
"Kita optimistis bahwa AI ini akan banyak manfaatnya ke depan, tapi kita juga harus bersiap untuk memitigasi risikonya,” katanya.