Daya Beli Tertekan, Industri Minuman Ringan Bidik Pertumbuhan 2% di Semester II
- Industri minuman ringan menargetkan pertumbuhan positif 1-2 persen pada semester II 2026 di tengah pelemahan daya beli.
- AMDK tumbuh sekitar 7 persen pada semester I 2026, sementara konsumen beralih ke produk dan kemasan yang lebih murah.
- Pelaku industri berupaya menahan harga jual, sambil menjalankan dekarbonisasi dan penggunaan material daur ulang untuk kemasan.
Jakarta, FORTUNE - Industri minuman ringan dan siap saji masih menghadapi tantangan pelemahan daya beli masyarakat pada semester II 2026. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan pertumbuhan penjualan industri, dibandingkan semester I yang masih terbantu oleh momentum Lebaran.
Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), Triyono Prijosoesilo mengatakan, jika dibandingkan semester I 2026, periode semester II 2026 momentum untuk mendorong peningkatan penjualan relatif lebih terbatas. Meskipun ada Natal dan Tahun Baru, momentum tersebut menurutnya tidak banyak mendorong konsumsi sebesar saat Lebaran.
Selain itu, kondisi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung turut memberikan tekanan terhadap biaya-biaya produksi dan distribusi.
Di sisi lain, kenaikan harga sejumlah bahan bakar non-subsidi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Meski pemerintah masih menahan harga bahan bakar tertentu, harga Pertamax dan beberapa jenis BBM non-subsidi telah mengalami kenaikan.
Menurutnya, tekanan biaya tersebut pada akhirnya turut berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. “Terutama saat ini kita lihat banyak tenaga kerja sektor formal yang berkurang banyak digantikan sektor informal,” kata Triyono kepada Fortune Indonesia, Senin (8/9).
Tekanan daya beli tersebut menurutnya turut tercermin dari perubahan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan data industri, pertumbuhan pada semester I masih banyak didorong oleh kategori Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang tumbuh sekitar 7 persen.
Namun, sejumlah kategori lainnya mencatat pertumbuhan yang relatif datar atau bahkan negatif. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran preferensi konsumen dari produk dengan harga relatif lebih tinggi menuju produk dengan harga lebih rendah.
Pergeseran tersebut juga terlihat dalam ukuran kemasan. Sejumlah produk mulai menawarkan kemasan yang lebih kecil untuk menyesuaikan dengan kemampuan belanja konsumen.
“Kami lihat akhirnya beberapa konsumen mulai melakukan downsizing di beberapa kategori, misalnya teh,” katanya.
Pertumbuhan kategori tersebut disebut telah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Setelah ditelusuri melalui riset, konsumen dinilai mulai beralih ke produk teh siap minum dengan harga lebih murah.
“Banyak konsumen yang larinya, pindahnya ke teh yang modelnya ready to serve. Teh yang harganya cuma Rp2.000-Rp3.000,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, industri minuman siap saji masih cukup berhati-hati melihat prospek semester II 2026. Untuk mempertahankan pertumbuhan positif di kisaran 1-2 persen dan tidak minus hingga akhir tahun, hal itu sudah dianggap baik.
“Kalau kita bisa menjaga di positif saja, 1 atau 2 persen, itu sudah win for us. Karena momentumnya tidak ada,” katanya.
Pada semester I 2026, industri minuman ringan mencatat pertumbuhan sekitar 5 persen.
Industri Menahan Harga
Default Image Di tengah tekanan daya beli, industri juga menghadapi tantangan dari sisi biaya. Namun, kenaikan harga jual produk dinilai bukan pilihan yang mudah karena berpotensi semakin menekan permintaan.
“Kalau harga jual itu sejujurnya agak susah bagi industri. Karena di satu sisi kita dihadapi tantangan daya beli. Kalau kita paksakan juga ada harga naik, akan semakin melemahkan permintaan,” kata Triyono.
Karena itu, pelaku industri berupaya sebisa mungkin menahan harga jual meskipun tekanan biaya terus meningkat.
Dari sisi bahan baku, industri minuman relatif memiliki tingkat penggunaan bahan baku lokal yang cukup besar. Air, sebagai salah satu bahan baku utama, berasal dari dalam negeri. Sementara itu, teknologi produksi juga banyak yang menggunakan teknologi lokal.
Komponen yang masih banyak bergantung pada impor antara lain gula, sejumlah bahan baku kemasan seperti aluminium, serta beberapa bahan perisa atau flavor. Kemasan kaleng juga masih menjadi salah satu komponen yang memiliki unsur impor.
Dengan demikian, meskipun pelemahan rupiah memberikan tekanan terhadap biaya, tekanan terbesar yang dirasakan industri saat ini tetap berasal dari pelemahan daya beli masyarakat.
“Tekanannya lebih ke tekanan harga, tekanan cost ada. Tapi yang utama bagi kita sebenarnya lebih karena daya beli,” ujarnya.
Di tengah tekanan biaya produksi yang tinggi, dia mengatakan industri minuman ringan masih menjalankan agenda dekarbonisasi. Dari seluruh rantai pasok industri minuman ringan, sektor logistik menjadi salah satu area yang dinilai memiliki potensi pengurangan emisi cukup besar bagi industri minuman.
Hal ini karena distribusi produk di Indonesia masih sangat bergantung pada transportasi darat, terutama truk. Menurutnya, logistik di Indonesia masih sangat didominasi oleh trucking yang menggunakan bahan bakar fosil. Sedangkan alternatif transportasi logistik dengan emisi lebih rendah relatif terbatas.
Karena itu, salah satu langkah pengurangan emisi menurutnya, apabila pemerintah mendorong pembangunan jalur logistik yang tidak sepenuhnya mengandalkan truk, termasuk memperluas penggunaan kereta api atau moda transportasi lainnya.
“Kalau pemerintah bisa mendukung, bagaimana misalnya lebih banyak membangun jalur-jalur logistik yang tidak mengandalkan trucking. Apakah kereta atau yang lain yang bisa lebih didorong untuk lebih luas,” ujarnya.
Selain itu, industri minuman juga mulai mendorong penggunaan material daur ulang, khususnya recycled PET untuk kemasan.
Menurutnya, sejumlah anggota asosiasi telah mulai menggunakan material plastik daur ulang dalam kemasan produk.
Dalam tiga hingga empat tahun terakhir, investasi industri dalam berbagai inisiatif keberlanjutan disebut menunjukkan peningkatan.
Pada 2026, sebagian pelaku industri memilih menunggu arah kebijakan pemerintah, khususnya terkait penyusunan peraturan pemerintah mencakup extended producer responsibility (EPR), yang mewajibkan produsen ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dan produk kemasan yang ditargetkan terbit akhir bulan ini.
“Kalau saya lihat, masih banyak yang menunggu ke arah sana. Arahnya ke mana. tergantung kebijakan pemerintah,” ujarnya.
