Mendag Anggota G20 Komitmen Pulihkan Ekonomi Terdampak Pandemi
Jakarta, FORTUNE – Menteri Perdagangan negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Komitmen ini dituangkan dalam pernyataan bersama para menteri sebagai hasil pertemuan G20 Trade and Investment Ministers Meeting (TIMM), Selasa (12/10) di Sorrento, Italia.
Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi menyampaikan, pertemuan G20 TIMM kali ini jadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengajak dunia pulih dan bangkit bersama dari pandemi Covid-19. Semangat ini menjadi misi pada Presidensi G20 tahun 2022 dengan tema utama Recover Together, Recover Stronger.
“Krisis pandemi telah memberi kita pelajaran penting bahwa di bawah Presidensi Italia, para Menteri Perdagangan negara G20 mampu hadir dan sepakat untuk mengembalikan perdagangan sebagai mesin penggerak pemulihan ekonomi. Indonesia siap memikul tanggung jawab sebagai Presidensi G20 tahun 2022 serta melanjutkan kerja dan memastikan agar kita dapat pulih bersama dan pulih dengan kuat pada tahun depan,” kata Lutfi dalam keterangannya, Minggu (17/10)
Membuka pertemuan G20 TIMM, tuan rumah yaitu Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia, Luigi Di Matteo, menggarisbawahi narasi bahwa tantangan pemulihan pertumbuhan ekonomi global akibat pandemi memerlukan aksi konkret dari seluruh anggota G20 di segala lini, termasuk kebijakan perdagangan dan investasi.
Perdagangan merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Italia sebagai ketua G20 tahun 2021 memprioritaskan aksi kolektif di bidang perdagangan dan investasi yang dıdasarkan pada tiga pilar 3P atau People, Planet, and Prosperity sebagai tema besar Presidensi G20 tahun 2021, dengan fokus pembahasan pada isu pemulihan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Untuk mendukung agenda 3P tersebut, G20 TIMM membahas beberapa topik terkait kebijakan perdagangan dan investasi, mulai dari perdagangan dan kesehatan, perdagangan dan kelestarian lingkungan, partisipasi UMKM dalam perdagangan dunia, perdagangan jasa dan investasi, dukungan pemerintah khususnya di sektor industri, serta reformasi WTO. Pembahasan difokuskan untuk menyepakati Ministerial Statement yang nantinya akan menjadi bagian dari komitmen G20 Rome Leaders’ Declaration.
Presidensi G20 Italia juga mengangkat permasalahan isu government support yang telah berkontribusi pada distorsi perdagangan global dengan penekanan pada beberapa sektor vital yang dipandang telah mendistorsi perdagangan global. Pertemuan G20 TIMM ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan G20 menuju Pertemuan Puncak pada 30–31 Oktober 2021 mendatang di Roma, Italia.
UMKM butuh dukungan global
Dalam pertemuan G20 TIMM ini, Lutfi juga mengutarakan bahwa upaya meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terutama di era digital seperti saat ini sangat membutuhkan dukungan secara global. Dukungan global ini penting untuk menciptakan persaingan yang adil. Mendag Lutfi juga mengungkapkan, sistem perdagangan internasional saat ini harus bersifat kolaboratif untuk menjamin kesejahteraan UMKM.
“Digitalisasi UMKM sangat bergantung pada inovasi dan teknologi yang umumnya tidak dimiliki negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa adanya regulasi yang mumpuni di tingkat internasional, persaingan UMKM di era digital hanya menghasilkan ‘pemenang-pemenang’ yang justru mematikan usaha dan industri kecil nasional lainnya,” kata Lutfi dalam pertemuan.
Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan G20 TIMM adalah tantangan yang dihadapi UMKM dalam mempenetrasi pasar global. UMKM kini semakin dituntut untuk beradaptasi memanfaatkan teknologi digital dan berkontribusi terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Perdagangan multilateral yang berkeadilan
Selain berbicara tentang dukungan kepada UMKM, Lutfi juga menyampaikan tentang sistem perdagangan multilateral yang berkeadilan. Ia secara tegas mengatakan, G20 memiliki kesempatan untuk menyerukan ketimpangan perdagangan internasional. Kapasitas yang pincang antara kemampuan negara berkembang dan negara maju dalam memberikan dukungan di sektor pertanian dan perikanan menghasilkan persaingan yang tidak sehat.
Menurut Lutfi, G20 memiliki memiliki peran kunci untuk memberikan dorongan politis agar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dapat memberi ruang kebijakan bagi negara berkembang.
“Momentum reformasi WTO merupakan peluang, khususnya bagi negara berkembang, untuk menyuarakan permasalahan ketimpangan sistem perdagangan multilateral yang telah berlangsung lama. Reformasi WTO sepatutnya mengedepankan aspek pembangunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejumlah perjanjian WTO,” ujar Lutfi.
