Jumlah Komisaris Bank BUMN Menyusut Signifikan Usai Arahan Prabowo
- Posisi komisaris harus diisi oleh para profesional dan mencerminkan kepentingan strategis.
- Jumlah komisaris di beberapa bank Himbara mengalami penyusutan signifikan pasca-RUPST terbaru.
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan arahan tegas untuk merampingkan jumlah komisaris di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Lebih dari sekadar efisiensi, arahan ini juga menekankan pentingnya pengisian posisi strategis tersebut oleh para profesional di bidangnya.
Kabar ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026.
"Struktur manajemen perbankan BUMN sekarang ini memang mengikuti arahan Presiden Prabowo, yakni jumlah komisarisnya lebih efisien dan diisi oleh orang-orang profesional," kata Airlangga, dikutip Kamis (27/3).
Keputusan strategis ini, menurut Airlangga, mendapatkan respons positif, terutama setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bank-bank BUMN yang baru saja usai. Hal ini mengindikasikan langkah perampingan dan profesionalisasi ini sejalan dengan harapan para pemangku kepentingan.
Kendati demikian, Airlangga menegaskan perampingan jumlah komisaris tidak akan mengorbankan kepentingan strategis. Unsur-unsur penting seperti perwakilan dari Kementerian Keuangan serta kementerian teknis yang relevan akan tetap dipertahankan dalam susunan komisaris.
"Komisaris tetap akan mencerminkan kepentingan strategis. Misalnya, untuk BRI akan ada perwakilan dari kementerian teknis yang berkaitan dengan UMKM," ujarnya.
Komisaris Bank BUMN kini lebih ramping
Himbara saat ini menaungi empat bank BUMN terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Dampak dari arahan Presiden Prabowo ini mulai terlihat pasca-pelaksanaan RUPST. Sebagai contoh, BBNI kini hanya memiliki 6 orang komisaris, sebuah penurunan signifikan dari sebelumnya yang berjumlah 11.
Struktur baru ini mengadopsi formasi Komisaris Utama yang sekaligus merangkap Komisaris Independen, didampingi oleh Wakil Komisaris Utama, serta empat komisaris lainnya.
Tren serupa juga terjadi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Jumlah kursi komisaris di bank berkode emiten BMRI ini juga menyusut dari 11 menjadi hanya 6 orang, dengan susunan yang identik dengan struktur komisaris BBNI.
