Kemenperin Dampingi IKM Guna Hasilkan Produk Sesuai Kebutuhan K/L

Keberlanjutan IKM yang menjadi fokus perhatian pemerintah, terutama pada masa pemulihan ekonomi saat ini. Alhasil,  program pendampingan ini diharapkan dapat mendorong  pelaku pasar dalam menyesuaikan bisnisnya dalam rantai pasok industri besar.

“Kami mendorong IKM masuk supply chain industri besar, sehingga apa yang dibutuhkan industri besar maupun sektor ekonomi lain, komponennya itu bisa dihasilkan IKM,” kata Reni. 

Reni juga menyebutkan, saat ini ada 22.515 IKM sudah terliterasi teknologi digital. “Dan yang sudah on boarding ada 14.125 IKM dengan kami menggandeng beberapa marketplace,” katanya.

Melalui program e-Smart IKM yang sudah diluncrukan sejak 2017, Kementerian berupaya meningkatkan literasi digital pelaku IKM. Program inni mencakup peningkatan literasi digital, pemasaran, sampai penyajian produk IKM secara digital. “Karena, memang tuntutan kita adalah bagaimana menjangkau pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), pada 2023, pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta IKM harus sudah on boarding di marketplace. Saat ini, di Indonesia sendiri tercatat terdapat sekitar 11,7 juta IKM.

Pemerintah terus mengakselerasi penguatan kepada IKM dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan material center pun diterapkan, terkait dengan penyelesaian isu pemenuhan pasokan bahan baku, seperti bahan baku berspesifikasi khusus, penjadwalan logistik, harga bahan baku, sampai jumlah minimal pemesanan yang seringkali sulit dipenuhi oleh IKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa IKM merupakan bagian penting yang menggerakkan perekonomian nasional. “Kebijakan pembangunan material center merupakan salah satu wujud keberpihakan pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong bagi IKM,” ujarnya dalam sebuah webinar G20.