Kilang Balikpapan RDMP 99% Rampung, Siap Kurangi Impor BBM
Proyek RDMP Kilang Balikpapan telah mencapai 99 persen dan menyisakan penyesuaian teknis serta commissioning peralatan baru.
Saat beroperasi penuh, kilang ditargetkan memenuhi 22 hingga 25 persen kebutuhan BBM nasional.
Pasokan BBM dijaga, sementara Pertamina diminta mengoptimalkan distribusi dan pengawasan BBM subsidi.
Jakarta, FORTUNE - Kilang Balikpapan, tempat proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang disiapkan untuk mengurangi impor BBM telah memasuki tahap akhir.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, progress kilang tersebut saat ini sudah mencapai 99 persen. Adapun, pekerjaan yang tersisa hanya tinggal penyesuaian teknis dan commissioning peralatan baru, sebelum siap beroperasi optimal.
"RDMP keseluruhan sudah 99 persen, sudah selesai. Cuman apa ya, perintil-perintilnya lah, biasalah barang baru kan. Barang baru itu kan ada karet-karetnya, kira-kira begitulah. Tapi insyaallah kita akan selesaikan," ujar Bahlil saat meninjau Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur pada Kamis (22/10).
Setelah beroperasi penuh, kilang tersebut ditargetkan memenuhi 22 hingga 25 persen kebutuhan BBM nasional. Dengan demikian, stok BBM ke depan bisa dipastikan aman dan memenuhi standar minimum.
Kilang yang termasuk dalam proyek strategis nasional ini menelan investasi senilai US$7,4 miliar atau setara sekitar Rp126 triliun. Angka ini menjadi salah satu investasi terbesar BUMN hanya di satu lokasi. Oleh karenannya, proyek ini juga dibidik untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM.
Bahlil menambahkan, sembari menunggu progress satu persen dari kilang tersebut selesai, pasokan BBM terus dijaga.
Ia mengklaim, pertalite cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 16 hingga 18 hari, sedangkan BBM nonsubsidi RON 92, 95, dan 98 di atas 20 hari. Solar pun tidak menemui kendala karena kebutuhan nasional sudah terpenuhi tanpa impor. Di Kalimantan, ketersediaan BBM relatif setara dengan rata-rata nasional.
Sejalan dengan itu, Bahlil juga meminta Pertamina mengoptimalkan distribusi, agar BBM subsidi sampai kepada masyarakat yang berhak. Pengawasan penyaluran juga ditingkatkan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (TNI/Polri) terutama untuk menindak tegas pelaku penimbunan, sehingga penerimanya tepat sasaran.
