Pemerintah Lobi UE dan AS Demi Turunkan Tarif Produk Padat Karya
Intinya sih...
Pemerintah Indonesia melakukan lobi intensif terhadap Uni Eropa dan Amerika Serikat demi membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk industri padat karya nasional.
Industri padat karya merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Pentingnya efisiensi logistik demi mendukung daya saing ekspor nasional, dengan mendorong reformasi sistem logistik nasional.
Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan lobi ke Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) demi membuka akses pasar lebih luas bagi produk industri padat karya nasional. Strategi ini mencakup negosiasi penurunan tarif bea masuk serta perbaikan efisiensi logistik dalam negeri demi mendongkrak daya saing di tengah tekanan ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah menargetkan penurunan tarif serendah mungkin, khususnya dari pihak Uni Eropa, demi memberikan keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia.
“Pemerintah saat ini sedang melakukan negosiasi baik dengan Uni Eropa maupun Amerika Serikat. Kita berharap tarif, terutama dari Eropa, bisa diturunkan serendah mungkin. Mereka menjanjikan hal itu dan tentu ini akan meningkatkan daya saing kita,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (30/6).
Industri padat karya yang menjadi fokus lobi ini merupakan sektor vital penyerap tenaga kerja. Sektor ini mencakup tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, mainan anak, elektronik rumah tangga, serta produk makanan dan minuman olahan.
Selain lobi eksternal, Airlangga juga menekankan pentingnya perbaikan internal melalui efisiensi logistik. Menurutnya, biaya logistik menjadi kunci bersaing dengan negara lain di kawasan, seperti Bangladesh dan negara-negara ASEAN.
“Dalam situasi perekonomian global dan perang dagang saat ini, efisiensi dan biaya logistik menjadi sangat penting. Kita adalah negara kepulauan, jadi kita harus terus menekan cost of logistics,” ujarnya.
Upaya menekan biaya logistik tersebut dilakukan melalui penguatan sistem seperti National Single Window dan platform e-logistics yang terintegrasi dengan sistem kepabeanan.
Airlangga menegaskan pendekatan diplomasi ekonomi ini merupakan kebijakan pilihan pemerintah menghadapi persaingan regional secara terbuka, bukan dengan langkah protektif.
“Ini adalah kebijakan pilihan pemerintah untuk menghadapi persaingan regional, terutama dengan negara-negara seperti Bangladesh dan negara ASEAN lainnya,” kata Airlangga.
Dengan kombinasi strategi diplomasi dagang kuat dan reformasi logistik efisien, pemerintah berharap dapat menjaga keberlangsungan industri padat karya sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.