Redam Badai PHK, Menperin Usulkan Lartas Impor Tiga Industri

Agus mengatakan kebijakan pelarangan dan pembatasan (lartas) akan diterapkan sementara, kira-kira selama 3-6 bulan secara selektif. Itu artinya tidak diterapkan kepada seluruh produk dari ketiga industri tersebut.

Dia cukup optimistis kondisi ini hanya akan berlangsung hingga pertengahan 2023.

"Kami memprediksi kelesuan global tidak akan terlalu lama. Paling lama kuartal II tahun depan akan rebound. Tetapi, dari sekarang sampai kuartal II tahun depan ini menjadi momentum penting yang kita ketahui," ujarnya.

Kemenperin juga mengajukan kebijakan post border, relaksasi kewajiban 40 jam kerja, fleksibilitas perusahaan mengatur jam kerja, dan perluasan pasar.

"Dari banyak sekali yang diusulkan, mudah-mudahan ada beberapa yang dijadikan kebijakan. Misalnya paling penting juga teman-teman tekstil itu memberikan pesan pada kami bahwa tidak butuh bantuan dana kecuali butuh bantu kebijakan lartas," kata Agus.

Plt. Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ignatius Warsito, mengakui adanya gelombang PHK yang melanda industri ini. Namun, dia mengatakan perlu ada verifikasi lebih lanjut mengenai perincian jumlah karyawan yang pemecatan massal.

Kemenperin telah mengeluarkan keputusan Menteri Perindustrian (Menperin) terkait penanganan industri TPT,  yaitu membentuk Satgas untuk menginventarisasi masalah-masalah di sektor TPT dan alas kaki—salah satu yang paling jelas adalah penurunan permintaan ekspor dari pasar internasional.

"Dan beberapa stagflasi di dalam konteks ekonomi, bahwa harga-harga barang melambung tinggi dan banyak pengangguran di seluruh dunia. Kita secara kebijakan eksternal pasti kita ingin pastikan bahwa pasar-pasar yang melemah itu betul-betul dikalkulasi lagi ordernya," ujar Ignatius.