FINANCE

Perbedaan UMP, UMK, dan UMR dalam Dunia Kerja

Istilah UMR sudah tidak digunakan lagi.

Perbedaan UMP, UMK, dan UMR dalam Dunia Kerjailustrasi gaji (unsplash.com/Markus Spiske)

by Desy Yuliastuti

23 November 2023

Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Bagi para pencari kerja perlu mengetahui perbedaan UMP, UMK, dan UMR, sebab besaran upah yang diberikan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam melamar pekerjaan.

Di Indonesia, besaran upah minimum dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Regional (UMR). 

Namun, tahukah Anda apa perbedaan UMP, UMK, dan UMR? Ketiganya sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Berikut penjelasan lengkap tentang perbedaannya.

Pengertian UMP, UMK, dan UMR

Perbedaan yang paling mendasar antara UMP, UMK, dan UMR dapat terlihat dari definisinya. Berikut adalah penjelasan singkatnya.

  • UMP

UMP merupakan kependekan dari Upah Minimum Provinsi. Besaran upah minimum ini berlaku di tingkat provinsi di Indonesia. UMP digunakan sebagai dasar untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di suatu wilayah.

  • UMK

UMK merupakan kependekan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan namanya, UMK berlaku di tingkat kabupaten atau kota. Pengajuan besaran UMK dilakukan oleh kepala daerah (bupati atau walikota) dan kemudian ditetapkan oleh gubernur. Umumnya, nominal UMK lebih tinggi dibandingkan dengan UMP.

  • UMR

UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional. Besaran upah minimum ini memerlukan persetujuan dari gubernur yang memimpin suatu daerah. Meskipun istilah UMR sebenarnya sudah dihapus sejak tahun 2000, penggantinya adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.

Peraturan terkait UMR diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Penting untuk dicatat bahwa istilah UMR sebenarnya telah digantikan, dan saat ini UMP dan UMK digunakan untuk menetapkan upah minimum di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Wilayah cakupan dan pihak yang menetapkan

Perbedaan kedua antara UMP, UMK, dan UMR terletak pada cakupan wilayahnya. UMK berlaku di tingkat kabupaten atau kota, sementara UMP mencakup seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi di Indonesia.

Seperti halnya UMP, pada masa berlakunya, UMR juga melibatkan seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Selain itu, perbedaan antara UMP, UMK, dan UMR juga terlihat dari pihak yang menetapkannya. Biasanya, UMK akan ditetapkan oleh kepala daerah seperti bupati atau wali kota, kemudian diajukan ke gubernur. Sementara itu, UMP dan UMR ditetapkan langsung oleh gubernur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi di daerah tersebut.

Related Topics