Daftar Fasilitas Kantor yang Kena Pajak
Fasilitas perumahan dikecualikan hanya di lokasi tertentu.
ilustrasi SSP di Kantor Pelayanan Pajak (unsplash.com/Gabrielle Henderson)Jakarta, FORTUNE - Pemerintah telah memperjelas ketentuan soal pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan untuk para pegawai. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (20/12).
Namun, dalam beleid itu hanya tertuang 55 objek pajak atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan (fasilitas) yang dikecualikan. Sementara yang tidak dikecualikan tidak tercantum dalam aturan.
Lantas apa saja fasilitas yang diberikan kepada para pekerja yang akan dikenakan pajak?
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, dalam Sosialisasi UU HPP secara virtual akhir tahun lalu sempat menjelaskan bahwa pemajakan natura tidak berlaku untuk peralatan kantor. Namun, ada beberapa barang atau fasilitas yang jadi sasaran, antara lain mobil dan apartemen.
"Pegawai tertentu nanti kita akan berikan treatment bahwa natura atau kenikmatan yang diperolehnya misal contoh dalam bentuk mobil dinas dan apartemen dan sebagainya itu nanti akan dijadikan objek penghasilan bagi yang menerimanya," kata Yon.
Dalam PP 55/2022, mobil dinas dan apartemen atau hunian memang tidak masuk dalam objek pajak natura/kenikmatan yang dikecualikan.
Namun, sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya semacam itu dikecualikan dan dibebaskan dari PPh untuk wilayah tertentu atau terpencil. Perinciannya:
- tempat tinggal, termasuk perumahan;
- pelayanan kesehatan;
- pendidikan;
- peribadatan;
- pengangkutan; dan atau
- olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif, sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak.
Dengan demikian, di luar wilayah tertentu atau terpencil, fasilitas tersebut akan dikenakan PPh.
Yang tidak dikenakan pajak
Di luar itu, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan (fasilitas) yang dikecualikan antara lain:
Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. Perinciannya:
- makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja;
- kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pegawai bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau
- bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu.
Kemudian natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan seperti persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini meliputi:
- pakaian seragam; peralatan untuk keselamatan kerja;
- sarana antar jemput pegawai;
- penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau;
- natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.
Selanjutnya, natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN/APBD. Sama seperti aturan sebelumnya, semua yang berasal dari dana negara tidak dikenakan pajak.
Terakhir, natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Namun, pemerintah tidak memberikan kepastian dalam PP ini mengenai berapa nilai batasan yang bakal dikenakan atau dikecualikan dari objek PPh.
