Himpun Tabungan Rp26,01 triliun, Bank Jateng Didorong jadi Daya Tarik Investor
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya peran BPD, termasuk Bank Jateng.
Bank Jateng mempercepat digitalisasi dan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah di seluruh 35 kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD.
Ketua Umum Asbanda Agus H. Widodo menekankan transformasi BPD agar tidak hanya menjadi tempat parkir dana.
Jakarta, FORTUNE ā Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) kini dituntut semakin strategis dalam menopang urat nadi perekonomian di daerah. Langkah ini penting mengingat adanya keterbatasan ruang fiskal serta perlunya optimalisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Dorongan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional BPD yang dihelat oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Surakarta (17/4).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan BPD merupakan salah satu indikator vital dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta Bank Jateng berperan aktif sebagai daya tarik bagi para pemodal. Saat ini, Bank Jateng tercatat telah menghimpun total tabungan Rp26,01 triliun.
āLebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi āmarketingā untuk menarik investor,ā ujar Luthfi.
Luthfi menengarai kucuran anggaran dari pemerintah pusat masih belum mencukupi kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib mencari alternatif sumber pembiayaan, terutama melalui instrumen investasi di BPD.
Mengingat jumlah penduduk Jawa Tengah yang mencapai hampir 38 juta jiwa dengan cakupan wilayah yang luas, Luthfi menekankan bahwa gerak pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial.
Senada dengan hal itu, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, menyatakan pihaknya tengah melakukan akselerasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Langkah ini diproyeksikan mampu mendongkrak raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga saat ini, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Jawa Tengah telah menjangkau seluruh wilayah. Cakupannya meliputi 35 kabupaten/kota serta pemerintah provinsi.
āMengimplementasikan secara maksimal dan merata ke seluruh daerah sebagai bank yang memberikan solusi digital dalam transaksi keuangan pemda atau ETPD yang ujung-ujungnya adalah cashless untuk mengedepankan akuntabilitas dan transparansi,ā kata Bambang.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, mengimbau BPD segera bertransformasi. Menurutnya, BPD harus mampu menjadi dirigen utama dalam menggerakkan perekonomian regional. Kondisi fiskal yang kian ketat menuntut perubahan peran BPD yang selama ini masih bersifat administratif.
āBPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,ā kata Agus.
Ia menambahkan, BPD memegang mandat sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, sekaligus penggerak roda ekonomi daerah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total aset BPD secara nasional telah menembus angka Rp1.017 triliun per akhir Mei 2025.
Guna memperkokoh daya saing, regulator terus mendorong sinergi antar-BPD melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi BPD dalam persaingan industri perbankan nasional.
