Agar Tak Semakin Parah, OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan BPR

Dian juga memaparkan, (RP2B 2024-2027)  merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas, tangguh dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayahnya. 

“OJK akan senantiasa mengawal perwujudan visi tersebut melalui pengaturan, perizinan dan pengawasan, sehingga menciptakan ekosistem yang kondusif bagi Industri BPR dan BPRS,” imbuh Dian. 

Roadmap ini juga sejalan dengan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).  

Fokus utama tersebut dituangkan dalam quick wins kebijakan, yaitu penguatan permodalan, akselerasi konsolidasi, dan penguatan penerapan tata kelola yang baik untuk mendukung bisnis BPR dan BPRS yang berintegritas dan berkelanjutan. 

Secara umum, RP2B 2024-2027 terdiri atas empat pilar utama, yaitu: 

• Penguatan struktur dan daya saing. 
• Akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS. 
• Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya. 
• Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan. 

Serta empat perangkat pendukung (enabler) yang terdiri dari: 

• Kepemimpinan dan manajemen perubahan. 
• Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 
• Infrastruktur Teknologi Informasi. 
• Kolaborasi dan kerja sama sektoral/interdep.